bbnewsmadina.com, Rapat Paripurna DPRD Madina terkait penyampian nota jawaban Bupati Madina atas pandangan Umum Fraksi babak pertama DPRD Madina terhadap Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2017, rabu (12/9).
Amatan bbnewsmadina.com, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Madina, dalam acara hanya dihadiri lima fraksi yakni Fraksi Hanura, Demokrat, Gerindra, Madani, dan Fraksi Amanat Bintang Persatuan (ABP) yang berjumlah 12 orang dari 38 orang Anggota DPRD yang aktif. Sementara itu dua fraksi yang tidak hadir Fraksi Golkar dan PKB.
Rapat Paripurna yang di buka Ketua DPRD Madina H Maraganti Batubara di hadiri, Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, Wakil Ketua DPRD Madina Harminsyah Batubara, OPD.
Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dalam nota jawabannya dihadapan para fraksi DPRD Madina menyampaikan, penyampaian nota jawaban ini merupakan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum dari ketujuh fraksi yang ada di DPRD Madina pada Senin kemarin.
Bupati menyampaikan, secara garis besar terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh ketujuh fraksi tersebut sangat mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari anggota dewan karena pandangan umum tersebut bersifat konstruktif, objektif dan rasional.
“Jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi kami apresiasi karena berhasil dalam mempertahankan opini wajar dengan pengecualian,” katanya.
Didalam menanggapi atas rendahnya capaian realisasi PAD tahun 2017, Bupati menyebutkan ini dikarenakan adanya jenis retrebusi yang tidak lagi dipungut PAD nya ditahun 2017 sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2017.
Selain itu juga diakibatkan, adanya jenis pajak dan retrebusi antara potensi dan target yang dibebankan tidak sesuai.
Juga dikarenakan adanya kelemahan beberapa OPD pengelola PAD dalam merealisasikan target PAD yang dibebankan. (LBS)
