Foto : Sidang paripurna LKPJ Bupati Madina 2018, selasa (13/8).(JBL)
bbnewsmadina.com, DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madina Tahun Anggaran 2018, selasa (13/8).
Rekomendasi Pansus DPRD Madina tersebut di sampaikan pada Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara di hadiri Wakil Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution, Plt Sekda, FKPD dan pimpinan OPD.
Sidang paripurna yang di awali pembacaan Laporan pansus yang di bacakan Anggota Pansus DPRD Madina H Amiruddin menyampaikan 8 rekomendasi terhadap LKPJ TA 2018 yaitu merevisi objek pajak dan retribusi daerah, Peningkatan kordinasi pemerintah khususnya kesehatan dengan BPJS dalam melayani masyarakat, Meningkatkan alat alat kesehatan serta pelayanan dokter spesialis.
Dan Melakukan peningkatan SDM ASN disegala bidang, Pemerintah daerah mengupayakan pemerataan bantuan pertanian, Mengambil kebijakan untuk pemerataan insentif guru guru yang mendapat penugasan daerah terpencil, serta melakukan kebijakan rotasi secara periodik.
Serta Pemerintah daerah agar mendata kembali desa yang tidak memiliki bidan PTT, dan Penanganan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan peran kepada desa, lurah dan camat.
Sementara wakil bupati H.M Jakfar Sukhairi Nasution dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD Madina yang telah membahas LKPJ TA 2018 sehingga mengeluarkan rekomendasi.
Atas rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti dengan para OPD untuk diteruskan kepada instansi terkait,”ucapnya.
Pantauan bbnewsmadina.com, usai mendengarkan jawaban Wakil Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution, pimpinan sidang kemudian menutup rapat paripurna. (LBS)
