DPRD Tapsel Minta Masyarakat Lokal Diutamakan Untuk PLTA Batang Toru

 

Ketua Komisi B DPRD Tapsel, Andes Mar Siregar. (Foto:Ty)

Tapsel – BBNews – (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Kab. Tapsel) minta perusahaan Sinohydro sebagai bagian dari pengelola proyek PLTA Batang Toru, untuk mengutamakan masyarakat lokal setempat dalam perekrutan karyawan.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Andes Mar Siregar mengatakan, terkait dengan penerimaan karyawan atau security di PLTA Batang Toru yang direkrut Sinohydro Corporation Limited Batang Toru, diminta utamakan masyarakat lokal, itu sudah sesuai komitmen, katanya, Selasa (6/10).

“Sesuai dengan komitmen pihak perusahaan bahwa dalam perekrutan karyawan akan mengutamakan masyarakat sekitar lokasi PLTA seperti warga Marancar dan seputaran lokasi pengerjaan, dengan catatan jika memenuhi persyaratan.”

Namun kenyataannya, seperti penerimaan karyawan untuk security, lanjut Andes, komitmen perusahaan tersebut hanya di atas kertas sebab dari 6 orang yang dibutuhkan hanya satu warga sekitar PLTA yang diterima.

“Apakah ini yang disebut komitmen dalam kesepakatan untuk masyarakat lokal dan pihak perusahaan.”

“Setelah ditelusuri ternyata bukan hanya satu orang putra Marancar yang memiliki sertifikat dan ikut melamar. Namun setelah di interview tidak dipanggil lagi tanpa alasan yang jelas, apakah seperti itu mekanisme yang benar,” katanya.

Andes Mar yang juga penduduk asli Marancar mempertanyakan hal tersebut ke Disnaker Kabupaten Tapsel.

“Informasi yang kita terima pihak Disnaker mengaku hanya melakukan validasi bahwa pelamar itu warga Tapsel sesuai KTP,” ungkapnya.

Anggota DPRD dari Partai Golkar tersebut mempertanyakannya ke pihak Sinohydro, salah seorang yang membidangi hal itu ketika ditanya mengatakan hanya menginterview dan keputusan ada di manajemen, katanya.

Untuk itu Andes selaku Anggota DPRD Tapsel minta kepada pihak manajemen Sinohydro Batang Toru untuk meninjau ulang proses penerimaan security tersebut, semua terbuka, harus transparan.

Terpisah, Sekretaris DPD AMPI Kabupaten Tapanuli Selatan Khairul Arief, mengatakan, “Pihak perusahaan sepertinya tidak menjalankan komitmen sesuai yang telah disepakati.”

“Ini harusnya menjadi isu yang dapat disampaikan secara luas, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golkar sudah menyampaikan informasi secara transparan, jika perlu dibuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) biar ada keterangan resmi dari pihak perusahaan, ini harus disampaikan kepada publik,” pungkas Arief. (Ty)

About Auther:

BBNews Madina menyajikan informasi terkini tentang BERITA SUMUT - MADINA - PADANGSIDIMPUAN seputar sumut, Indonesia dan dunia Mencerdaskan dan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Dalihan Natolu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *