LMP Madina: Mark Up Pengadaan APD Harus DiProses Hukum

bbnewsmadina.com, Untuk percepatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease -19 (Covid-19) Bupati Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Edaran Nomor:141/1021/DPMD/2020, Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa pada Poin II huruf A Nomor 8 Yaitu menyediakan Alat Kesehatan Dini dan Pelindung serta pencegahan wabah dan penularan Covid-19.

Menindak lanjuti Edaran Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Setiap Desa mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kelengkapan penanganan pencegahan Covid-19. Dalam pengadaan APD dan Kelengakapan Penanganan Covid-19 Sangat kuat dugaan ada Oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan memark up harga APD dan Alat Kelengkapan penanganan Covid-19.

Pengadaan APD dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (DD TA 2020) dinilai tidak mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan, selain itu Pengadaan APD DD TA 2020 di Kabupaten Mandailing Natal tidak mengindahkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

 

Dalam Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2020 pada Poin Ke 2 di sebutkan Perinsip PBJ dalam kondisi darurat harus efektif, transfaran, akuntabel dan tetap berpegang pada harga terbaik (Value For Money) sebagai mana termuat dalam Pasal 4 Pepres No 16 Tahun 2018.

Mengingat adanya permainan mafia APD di Kabupaten Mandailing Natal Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Mandailing Natal M Syawaluddin pada Minggu (17/05) yang dijumpai saat melakukan Investigasi ke Desa – Desa meminta, kepada Pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal Khususnya Unit TIPIKOR untuk segera menindak makelar APD yang telah menjual APD dengan Harga yang di Mark Up tanpa melalui Prosedur kenaikan Harga disaat keadaan Darurat (Kondisi Force Major) sebagai mana telah di atur dalam Pepres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan, ungkapnya. (MS)

About Auther:

BBNews Madina menyajikan informasi terkini tentang BERITA SUMUT - MADINA - PADANGSIDIMPUAN seputar sumut, Indonesia dan dunia Mencerdaskan dan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Dalihan Natolu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *