Mar Up Pengadaan APD Covid-19, Aparat Penegak Hukum Jangan Diam

Bupati LSM LIRA Madina, Ali Musa Nasution

bbnewsmadina.com, Percepatan penanganan penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) hingga ketingkat Desa telah menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia.

Beranjak dari Prioritas pencegahan Dini penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 141/1029/DPMD/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Pemerintah Desa Se Kab Madina Perlu mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) serta Kelengkapan Pencegahan Corona Virus Disease-19.

Dalam Pengadaan APD dan Kelengkapan Penanganan Covid-19 dengan Sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (DD TA 2020) diduga telah terjadi Mark Up Harga dan tidak mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diatur dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Dalam situasi Darurat Covid-19 Melalui Surat Edaran (SE) LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, melalui edaran ini LKPP telah memperjelas tahapan pengadaan Barang/ Jasa dalam Kondisi Darurat Covid-19, Dan Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19, Komisi Pemberantasa Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pada SE KPK RI No 8 Tahun 2020 di sebutkan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tetap memperhatikan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh LKPP.
Prinsip PBJ pada Kondisi darurat yaitu Efektif, Transparan, Akuntabel dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (Value For Money) sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 PEPRES No 16 Tahun 2018.

Pengadaan APD dan Kelengkapan Penanganan Covid-19 dengan sumber Dana DD TA 2020 di Kabupaten Madina sangat kuat dugaan telah dimark up oleh Mafia dan Makelar APD, Untuk itu diminta Kepada Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Mandailing Natal untuk segera mengusut tuntas dugaan Mark Up APD dan Kelengkapan Covid-19 Sumber Dana DD TA 2020, Seperti diungkapkan Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Madina Ali Musa Nasution melalui Wakil Sekretaris Daerah LSM LIRA Kabupaten Madina M Syawaluddin pada Senin (18/05).

LSM LIRA Kabupaten Mandailing Natal berharap pelaku Mark Up APD dan Kelengkapan Covid-19 Segera di proses Hukum karena hal mark up ini diduga telah menyalai peraturan yang berlaku, tegasnya. (MS)

About Auther:

BBNews Madina menyajikan informasi terkini tentang BERITA SUMUT - MADINA - PADANGSIDIMPUAN seputar sumut, Indonesia dan dunia Mencerdaskan dan Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Dalihan Natolu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *