Panyabungan-BBNewsmadina.com
Penolakan PT.Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang sekarang di menejemeni KS.Orka kembali disuarakan. Setelah sebelumnya gelombang penolakan keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi ini datang dari mahasiswa dan juga elemen masyarakat beberapa waktu lalu.
Aliansi Masyrakat Mandailing Peduli Sorik Marapi dengan massa ratusan orang mendatangi Gedung DPRD Madina kamis 7/10.
Kedatangan pengunjuk rasa ke gedung DPRD Madina meminta Pemerintah bersama DPRD Madina agar menghentikan semua kegiatan perusahaan panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang sekarang ditangan KS Orka.
Hasan selaku kordinator aksi dalam orasinya meminta hentikan segala aktivitas PT.SMGP karena sesuai RDP yang dilakukan bebera waktu yang lalu, rapat tersebut menginstruksikan menghentikan segala kegiatan perusahaan hingga izin dan permasalahan lainnya terpenuhi, meminta Pemkab Madina dan aparat bersikap dan bertindak tegas terhadap perusahaan karena telah beroperasi tanpa izin, masyarakat mengutuk rencana pengambilan air oleh PT SMGP yang saat ini telah membendung air di dua titik Hutalombang dan Sibanggor Julu Puncak Sorik Merapi.
Selain itu, pengunjuk rasa meminta kepada Pemerintah dan Kepolisian agar membongkar bendungan yang telah dibangun PT SMGP untuk mengeksploitasi air masyarakat, dan pembangunan bendungan tersebut tidak pernah disetujui bahkan sudah ditolak masyarakat.
Selanjutnya, pengunjuk rasa mendukung penuh gugatan Pemkab Madina terhadap akuisisi saham yang diduga kuat telah melanggar Undang-undang panas bumi nomor 21 tahun 2014.
Meminta Bupati agar tidak menerbitkan izin lokasi, izin limbah, izin pemakaian air, izin Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan izin penggunaan jalan dan sebagainya. Kami masyarakat lereng gunung Sorik Marapi secara tegas tetap menolak kehadiran PT.SMGP atau KS Orka di wilayah kami, karena menurut kami pengembangan panas bumi ini merupakan sumber bencana, dan kami melihat KS Orka tidak jelas rekam jejaknya, penguasa saham latar belakang memproduksi kompresor atau bor bukan panas bumi, kami menduga ada praktek suap perusahaan untuk mendiamkan masyarakat,” ungkap pengunjuk rasa.
Meminta kepada Pemerintah dan DPRD Madina harus bersinergi untuk mengusut segala permasalahan PT SMGP dan mengusir perusahaan tersebut dari Madina.
Kehadiran pengunjuk rasa ke gedung DPRD Madina diterima oleh Wakil Ketua Ir Zubeir Lubis bersama dua orang anggota dewan lainnya Syahriwan Nasution ‘Kocu’ dan Ketua Komisi III Erwin Nasution.
Dalam tanggapannya, Zubeir mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tentang perusahaan PT.SMGP telah didengar, dan akan dibahas untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
“Aspirasi ini kami terima, berikan kami waktu untuk membahasnya, karena kami tidak bisa memutuskan, tentu harus dibahas di tingkat komisi dan pimpinan dan nanti kami sampaikan kepada Pemerintah, ungkap Zubeir.(qm)
