RIDWAN RANGKUTI : KUNJUNGAN KOMISI 1 DPRD MADINA LANGGAR PP NO.12 THN 2018 TENTANG TATIB DPRD

Kuasa Hukum PT TBS, Ridwan Rangkuti S.H M.H (Foto : DN) 

bbnewsmadina.com, Akibat dari tidak bolehnya masuk dari pihak PT.TBS atas sidak Komisi I DPRD Madina, yang meliputi Asmaruddin Nasution, Ishar Helmi dan H. Amdani serta didampingi pejabat sekretariat Komisi I, Adi, pada hari Sabtu (09/11) lalu, membuat kuasa Hukum PT. TBS angkat bicara.

Kuasa Hukum PT TBS, Ridwan Rangkuti kepada media menyebutkan, Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Anggota DPRD diatur secara tegas dan jelaskan diatur dalam PP NO.12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

“Dalam pasal 48 tentang Komisi mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain dalam huruf f) disebutkan : menerima, menampung, membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sedangkan dalam huruf h) ditegaskan : melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD. Selanjutnya mengenai hari kerja DPRD diatur dalam pasal 1 Ketentuan Umum ayat 12): Hari adalah hari kerja.”Ujarnya.

Ditambahkannya, terkait kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Madina ke Zona 3 Wilayah Pantai Barat SPT KOMISI 1 yang ditandatangani Ketua DPRD Madina, secara khusus adalah Pengawasan kinerja UPT Dinas Pendidikan, dan proses belajar mengajar di Pantai Barat.

“Mengenai penolakan security PT.TBS tidak membolehkan Komisi 1 MASUK ke lokasi perkebunan PT.TBS, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, dan yang meminta masuk bukan anggota Komisi 1 tapi Hendri Syaputra dari IKAPERTA sedangkan anggota Komisi 1 tersebut hanya di mobil saja, setelah ribut-ribut barulah anggota Komisi 1 turun dari mobil dan tidak dapat menunjukkan SPT mereka dengan dalih tinggal di Panyabungan,”lukasnya.

Ridwan juga mengatakan, “disisi lain KUNKER Komisi 1 tersebut Hari Libur Nasional yaitu tanggal 9 November 2019 pas pada ‘Peringatan Hari Lahirnya Nabi Muhammad SAW,’ bukan hari kerja, sehingga semua karyawan PT.TBS diliburkan.”

“Tugas dan wewenang Komisi – Komisi di DPRD sudah di atur dalam PP NO.12 TAHUN 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD, sehingga setiap kegiatan anggota KOMISI di DPRD harus berpedoman kepada pasal 48 tersebut, tidak istilah ‘INSPEKSI MENDADAK/SIDAK’ diatur dalam pasal 48 PP NO.12 TAHUN 2018 tersebut,”paparnya.

“Jadi jangan disalahkan security PT.TBS jika menolak KUNKER KOMISI 1 DPRD Madina tanpa dapat menunjukkan SPT dan pada hari Libur Nasional pula.”

“Saya minta semua pihak harus dapat melihat kondisi ini secara objektif, jangan hanya menyalahkan pihak PT.TBS, kami mempersilakan Komisi 1 atau pihak manapun yang berwenang untuk melakukan investigasi ke PT.TBS tapi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, pihak penyidik POLRES MADINA dan POLDASU sudah berulang kali melakukan investigasi dan selalu memberitahukan terlebih dahulu. kita tidak menolak dan menghalangi pihak yg berwenang untuk masuk ke areal PT.TBS asal sesuai dengan peraturan yang berlaku,”tandas Ridwan. (DN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *