Bupati Madina Drs H. Dahlan Hasan Nasution
bbnewsmadina.com, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar Komisi I DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan Dinas Pendidikan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal pada Senin (27/04) lalu, untuk memintai keterangan tentang tunggakan Gaji Guru Honor/ TKS diakhir tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Madina.
Inspektorat Kabupaten Madina mengungkapkan, bahwa pemblokiran Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Madina atas permintaan Pimpinan ungkap Marwan Bakti Siregar Kepala Inspektorat Kabupaten Madina yang menghadiri RDP dengan Komisi I DPRD Kabupaten Madina.
Menanggapi hasil RDP antara Komisi I DPRD Kabupaten Madina dengan Dinas Pendidikan, Inspektorat, BKD Kabupaten Madina, Bupati Kabupaten Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution Pada Selasa (28/04) membenarkan ada meminta pemblokiran terhadap Rekening di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
Bupati Madina menegaskan bahwa sudah sering menegur dan mengingatkan kepada pejabat di lingkungan Disdik Madina untuk tidak mempermainkan Gaji Guru Honorer.
Bahkan beliau mengungkapkan, “Saya tidak segan-segan untuk menghantarnya ke jalur hukum jika Gaji Guru Honorer itu dibuat ajang Korupsi” sebuat Bupati Madina.
Terkait Rekening yang di Blokir Bupati Madina menjelaskan, bahwa dirinya selaku Bupati Kabupaten Mandailing Natal tidak Pernah memblokir Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Madina, yang diminta untuk diblokir itu merupakan REKENING SILUMAN yang dibuat tidak sesuai dengan aturan pemerintah, dan bertentangan dengan hukum. ini sudah berlangsung lama, untuk membongkar ini butuh keuletan, ada apa sebenarnya didalam tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
Sekali lagi Bupati Madina juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memblokir Rekening Gaji Guru Honorer Seperti yang diungkap dalam RDP Komisi I dengan mitra kerja, Yang dibokir itu adalah “REKENING SILUMAN” dalam tubuh Dinas Pendidikan, itu Baru benar. tuntasnya. (MS)
