Rapat Paripurna DPRD Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LPJ Bupati Madina tahun 2019, Senin (24/08). (Foto:DN)
bbnewsmadina.com, Ada beberapa hal penting yang diungkapkan dalam pandangan umum dari Fraksi Gerindra pada rapat paripurna terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madina tahun anggaran 2019, Senin (24/08) di ruang rapat Paripurna DPRD Madina.
Pada kesempatan tersebut anggota DPRD dari fraksi Gerindra Izhar Helmy yang membacakan pandangan umum mengatakan, sejak tahun 2015 Madina mendapat Peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, jika Penerapan Permendagri no. 64 tahun 2013 itu benar-benar dilaksanakan maka Pemkab Madina bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun Demikian Fraksi Gerindra mendorong Bupati untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan WTP di akhir periode ini.
“Sejak diserahkan saldo piutang PBB-P2 oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Madina pada tahun 2014 lalu, kami meminta kepada saudara Bupati untuk optimal dalam pengendalian atas Pengelolaan piutang PBB-P2, khususnya untuk menjamin validitas dan keandalan data piutang PBB-P2, serta menuntaskan kegiatan validasi PBB-P2,” ujar Izhar.
Demi terjaganya aset Pemkab Madina, Fraksi Gerindra pun meminta kepada Bupati supaya melakukan sertifikasi aset Pemkab Madina.
Fraksi Gerindra pun mempertanyakan kepadanya Bupati bagaimana pencairan dan pembayaran dana bergulir, karena saat ini dalam investasi jangka panjang masih ada dana bergulir sebesar Rp. 2.633.252.787. Dan langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian PAD pada tahun 2020 ini, karena masih ada capaian PAD 23 persen bahkan 18 persen.
Izhar Helmy menambahkan, berkaitan dengan dana BOS SD, dan dana BOS SMP dari amatan beberapa tahun ini tidak pernah terealisasi, serta dana hibah kepada rumah Ibadah/MDA/Hari besar agama yang realisasinya hanya 37,67 persen.
“Disini Fraksi Gerindra juga perlu penjelasan tentang kerugian PDAM, supaya kedepannya dapat dicarikan solusinya.”
“Kita ketahui bahwa hampir tiap tahun dianggarkan pelatihan jahit menjahit atau sejenisnya ke Badan Latihan Kerja dan Dinas Terkait, akan tetapi dimasa Covid-19 ini belum ada satu maskerpun yang dihasilkan dari pelatihan tersebut, maka kami meminta kepada saudara Bupati untuk memperdayakan peserta pelatihan tersebut,” tandas Izhar.
Dimana dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Madina, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, Forkopimda, Sekda, Para Asisten, Pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (DN)
