bbnewsmadina.com, Kuota Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berdasar akreditasi sekolah yang makin turun sejak tahun 2017 sangat berdampak terhadap jumlah siswa yang melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hal ini terlihat sekali di Daerah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki PTN.
Kebijakan Pemerintah dalam penurunan kuota ini harus direspon oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah agar anak-anak yang Daerah asalnya jauh dari PTN dapat bersaing dengan anak-anak Kota dalam menuntut ilmu di PTN.
Kepala Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Fahri Siregar yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan dalam perbincangannya dengan awak media ini, Rabu (18/4) mengatakan, jika pada 2016 Sekolah akreditasi A bisa mengirim 75 %, akreditasi B 50%, akreditasi C 30% siswa terbaik di sekolahnya untuk mengikuti SNMPTN. Sejak tahun 2017 turun menjadi Sekolah akreditasi A 50%, akreditasi B 30%, akreditasi C sebesar 10%, dan Sekolah yang belum terakreditasi 5% dari siswa terbaik di sekolah tersebut.
Lebih jauh Fahri Siregar menghimbau kepala sekolah yang berada di bawah UPT Dinas Pendidikan Sidimpuan agar berusaha semaksimal mungkin membuat sekolah yang di pimpinnya memiliki akreditasi A.
“Bagi yang sudah akreditasi A agar di pertahankan, bagi Sekolah yang belum akreditasi A dan Sekolah yang sudah mati akreditasinya agar berupaya meningkatkan akreditasinya,” sebut Fahri.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk dapat akreditasi A, kriterianya banyak, seperti memenuhi delapan standar pendidikan serta indikator lainnya. Selain itu kuota akreditasi dari pusat belum mampu memenuhi kebutuhan akreditasi di daerah, ini bukan berarti Sekolah tidak mau berusaha melakukan akreditasi.
Sisi lain Penilaian Akreditasi Sekolah membawa dampak positif terhadap sekolah untuk tumbuhnya kesadaran memberikan pelayanan yang terbaik dan pemenuhan berbagai standar yang telah ditetapkan.
“Penilaian akreditasi sekolah menjadikan tumbuhnya kerjasama diantara warga sekolah, komite untuk memperoleh status akreditasi yang terbaik,”papar Fahri.
Ditempat terpisah, pemerhati pendidikan Kota Padangsidimpuan, Nasruddin Nasution yang biasa di sapa Anas dalam menanggapi hal ini mengatakan, bahwa satu sisi setuju dengan kuota atau jatah SNMPTN di sesuaikan dengan akreditasinya.
Ini berdampak positif dimana Sekolah akan terus berpacu meningkatkan kualitasnya, tapi sisi lain ada yang tidak fair kalau Sekolah habis masa akreditasinya disamakan dengan sekolah yang belum terakreditasi sama sekali, maka itu tidak adil.
“Sangat tidak fairlah bila sekolah yang masa akreditasinya mati di samakan dengan sekolah yang baru berdiri atau sekolah yang baru sekali meluluskan siswanya” ucapnya.
Anas mengingatkan kepada orang tua atau anak-anak yang mau kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar meneliti akreditasi PTS dan jurusan (prodi) yang di tuju pada PTS tersebut. Sebab bila Sekolah di PTS dan mengambil disiplin ilmu yang belum terakreditasi, akan menimbulkan di kemudian hari. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan dengan mengunjungi website Kopertis dan BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Provinsi, dan jalur SNMPTN dikenal dengan sebutan jalur undangan berdasar portofolio akademis mulai semester 1 sampai 5.
Anas berharap SNMPTN yang ditentukan dari akreditasi sekolah tidak diturunkan, sebab hal ini sangat memacu sekolah untuk akreditasinya, sehingga perlu diberi kesempatan lebih banyak.
Dalam regulasi itu yang bisa mendaftarkan siswanya ke SNMPTN sebatas yang izin akreditasinya masih berlaku. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi dan habis masa akreditasinya bakal tidak bisa mendaftar.
“Bila masalah kuota pendaftaran SNMPTN hanya untuk sekolah yang masa akreditasinya masih aktif itu tidak fair, badan akreditasi sekolah harus bisa meyakinkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahwa sekolah yang habis masa akreditasinya sudah melakukan proses pengajuan. Selama Sekolah sudah berusaha, tapi kuotanya yang memang tidak ada,” tandas dia.(Ty)
