Anggota DPRD Madina Syafri Siregar
bbnewsmadina.com, Akibat dari pendataan yang tidak pernah sesuai dengan fakta dilapangan, membuat ketimpangan sosial bagi masyarakat menengah kebawah.
Pasalnya pada situasi Pandemi covid-19 saat ini, banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan PKH, atau pun Rasta malah tidak dapat, dan yang tidak semestinya dapat malah mendapat bantuan tersebut.
Begitulah situasi yang terjadi saat ini di Mandailing Natal, terutama di Kelurahan Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, atau bisa juga terjadi di daerah lainnya di Madina ini.
Akibat dari itu Syafri Siregar anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat merasa miris melihat situasi dilapangan terhadap penerima bantuan PKH yang diduga tidak tepat sasaran.
“Saya sangat kecewa dan miris melihat bantuan sosial yang disalurkan pada kenyataannya tidak tepat sasaran, hari ini bolak balik mata keluarga yang tidak mampu itu melihat orang-orang yang mampu malah menerima bantuan PKH,” ujar Syafri Siregar kepada bbnewsmadina.com, Rabu (22/04).
“Kepada Dinas Sosial yang membidangi PKH janganlah di copy paste data masyarakat yang tidak mampu yang ada di Madina ini, jangan gara-gara malas mendata ulang, Pemerintah (Bupati) dan DPRD yang dihujat oleh masyarakat karena rasa ketidakadilan ataupun ketimpangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat kita.”
“Dan hati-hati kepada pengurus PKH yang main mata dengan keluarga penerima yang tidak pantas dan wajar. Secepatnya saya akan mengundang Lurah, Camat, Dinas Sosial, dan Aparat hukum, agar turun kelapangan dan membuat cross cek data kembali, agar bantuan PKH terarah dengan semestinya.”
“Sebab banyak penerima bantuan yang tidak masuk akal (yang mampu), dan keluarga yang tidak mampu banyak yang tidak mendapat bantuan. Dan sesuai dengan penjelasan Pemerintah Pusat, bagi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran bisa di jebloskan ke penjara,” pungkas Syafri dengan wajah kecewa. (DN)