Foto : puluhan masa HMI cabang Madina saat melakukan aksi unjukrasa damai terkait penilaian kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dalam memimpin Negara dihalaman gedung DPRD Madina, rabu (26/9). (LBS)
bbnewsmadina.com, Karena dianggap gagal dalam memimpin Negera Republik Indonesia. Dalam aksi unjukrasa damainya, puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta presiden Joko Widodo “mundur” dari jabatannya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Madina, Rabu (26/9).
Kordinator aksi, Ridwan dan kordinator lapangan Ali Munawir Nasution dalam orasi dan pernyataan sikapnya menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK dinilai sudah gagal untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Kemudian massa juga menganggap beberapa keputusan dan kebijakan di Pemerintah tidak pro terhadap rakyat, bahkan cenderung menyengsarakan rakyat.
Hal ini terbukti dengan naiknya harga sembako, naiknya harga bbm diam-diam serta semakin banyaknya jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia yang berdampak buruk terhadap rakyat pribumi yang kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi budak dinegaranya sendiri, apabila tidak ada respon yang jelas dari Pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi permasalahan ini”. ucapnya
Lalu sambungnya, kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dianggap lamban dalam mengatasi permasalahan nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin melemah. Hal ini kami anggap akan melahirkan keeenjangan sosial dan ekonomi terutama kepada rakyat indonesia yang kondisi ekonominya menengah kebawah.
Maka atas penilaian kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK diatas, dengan ini HMI cabang Madina menyatakan meminta pemerintahan Jokowi-JK agar hentikan liberalisme ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan ekonomi Nasional dalam mengatasi ketimpangan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Revolusi mental jangan hanya sebatas slogan tetapi harus dikonkritkan lewat praktek dengan membangun keteladanan dari penyelenggaraan negara yang hidup sederhana. Merombak mentalitas dan cara berfikir manusia yang linier dengan perombakan struktur ekonomi serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai ujung tombak revolusi mental.
Mengimbau kepada Pemerintah untuk lebih waspada dan mengambil langkah konkrit agar keadaan perekonomian indonesia, khususnya melemahnya nilai tukar rupiah bisa diatasi. Dimana salah satu caranya mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor.
Kemudian meminta Presiden untuk fokus pada akhir masa jabatannya, bukan fokus pada masa kampanye yang sedang trending sekarang. Mendesak pemerintah untuk kembali menemukan missing link antara kebijakan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam tujuan memformulasikan model kebijakan defenitif dalam hal perekonomian bangsa, sehingga gejolak serupa di masa yang akan datang tidak lagi ditanggulangi secara reaktif.
Mendesak Pemerintah agar menjaga stabilitas harga bahan pokok, ditengah melemahnya rupiah tanpa harus mengintimidasi produk-produk lokal untuk bersaing di pasar Nasional. Dan yang terakhir, mendesak Jokowi untuk menghapus perpres No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Pantauan bbnewsmadina.com, usai membacakan pernyataan sikapnya. Masa HMI cabang Madina disambut oleh anggota DPRD Madina dari Partai NasDem, H. M Daud Lubis dan M Ludfan Nasution dari Partai PKB. Kedua anggota DPRD Madina tersebut menyatakan menerima aspirasi yang dibawa masa HMI cabang Madina dan akan menindaklanjutinya ke pusat sesuai dengan koridor dan kewenangan anggota legislatif.
Setelah aspirasi masa HMI Cabang Madina selesai disampaikan dan diterima oleh anggota DPRD. Kemudian puluhan masa HMI yang melakukan aksi unjukrasa damai pun membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian polres Madina dan Koramil 13 Panyabungan. (LBS)
