bbnewsmadina.com, – Padangsidimpuan, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh Nasution, S.Ak membuka lanjutan Rapat Paripurna Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Rabu (30/7). Dengan agenda mendengarkan nota jawaban Wali Kota Padangsidimpuan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Pada kesempatan tersebut, Dewi Fortuna ditunjuk oleh 9 Panitia Khusus menjadi Ketua untuk pembahasan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Panitia Khusus tersebut akan melakukak pembahasan mulai 31 Juli s/d 4 Agustus 2025.
Sebelumnya, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2025-2029. Berikut poin-poin utama tanggapan Wali Kota Padangsidimpuan:
1. Tanggapan atas Fraksi Partai Golkar
– Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Pemerintah berkomitmen meningkatkan PAD melalui digitalisasi dan pemanfaatan aset daerah, meski proyeksi pertumbuhan masih moderat.
– Kota Layak Anak: Akan dilakukan penertiban di ruang publik selama jam sekolah dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Perlindungan Anak.
– Narkoba dan Kenakalan Remaja: Program pencegahan akan diperkuat melalui edukasi di sekolah dan masyarakat.
– Bantuan Sosial: Data penerima akan diperbarui secara berkala untuk memastikan tepat sasaran.
– Relokasi TPA: Proses relokasi TPA Batu Bola ke TPA Batang Bahal telah memenuhi kriteria kelayakan.
2. Tanggapan atas Fraksi PDI Perjuangan
– Janji Politik: Janji kampanye seperti program Rp3 miliar per desa/kelurahan diakomodasi dalam bentuk pagu indikatif dan perencanaan partisipatif.
– Inflasi Global: Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) akan aktif memantau harga bahan pokok dan mendukung UMKM.
– Rumah Dinas Wali Kota: Pembangunan rumah dinas merupakan rencana lama, namun pemberdayaan ekonomi tetap prioritas.
– Pelestarian Cagar Budaya: Akan dijaga sesuai peraturan berlaku.
3. Tanggapan atas Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya
– Infrastruktur Dasar: Pembangunan jalan, sanitasi, dan air bersih akan diprioritaskan dengan melibatkan pelaku lokal.
– Digitalisasi Pelayanan Publik: Akan dioptimalkan untuk menciptakan layanan yang efisien dan mudah diakses.
– Pengangguran dan Kemiskinan: Kebijakan fokus pada pengembangan investasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan produktivitas ekonomi lokal.
4. Tanggapan Wali Kota untuk Fraksi Kebangkitan Keadilan Nasional
1. Setuju fokus pada pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan pendekatan adaptif dan nilai lokal.
2. Apresiasi penyusunan RPJMD yang baik sebagai acuan visi-misi daerah.
3. Visi misi kota telah selaras dengan arahan nasional dan provinsi.
4. 9 strategi pembangunan didukung indikator SMART untuk capai target.
5. Peningkatan PAD melalui digitalisasi dan optimalisasi sumber daya. (DN)