bbnewsmadina.com, – Padangsidimpuan, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Padangsidimpuan menyampaikan sejumlah tuntutan dan keprihatinan terkait kondisi demokrasi dan pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan .
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, Wakil Ketua DPRD Rusyidi Nasution, Anggota DPRD Ahmad Maulana Harahap, dan Muhammad Fajar Dalimunthe saat menerima aspirasi GMNI di Kantor DPRD Padangsidimpuan, Rabu (3/9/25).
Pernyataan sikap yang disampaikan oleh GMNI menyoroti dua masalah utama, kegagalan DPR RI dalam menyerap aspirasi publik dan maraknya tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi.
“Kami melihat adanya ujian besar terhadap praktik berdemokrasi di Indonesia. Eskalasi masalah sosial-politik ini tidak hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang ada,” demikian bunyi pernyataan GMNI.
Beberapa poin penting yang disampaikan GMNI kepada pimpinan DPRD antara lain:
1. Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Desakan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi kepada anggota DPR RI yang membuat pernyataan provokatif.
3. Permintaan agar DPR RI mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka dialog mengenai rencana kenaikan tunjangan anggota dewan.
4. Desakan reformasi di tubuh Polri untuk memastikan fungsi perlindungan masyarakat, bukan menjadi alat penindas.
5. Permintaan agar polisi tidak melakukan tindakan represif terhadap demonstran.
6. Tuntutan untuk menangkap dan mengadili secara transparan anggota dan komandan polisi yang melakukan pelanggaran HAM.
7. Mendesak pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang dinilai telah melumpuhkan perekonomian petani.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, menyambut baik kedatangan dan menyatakan kesediaannya untuk menampung aspirasi para mahasiswa.
“DPRD membuka ruang dialog bagi semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pemikiran dan keprihatinannya. Aspirasi dari Kawan-Kawan GMNI Padangsidimpuan ini akan kami sampaikan ketingkat pemerintah atasan,” ujar Srifitrah.
Ia berjanji akan menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD Kota Padangsidimpuan, seperti pembahasan aspirasi masyarakat dan isu pembangunan saluran irigasi.
GMNI dalam pernyataannya menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal dan mendampingi setiap gerakan perlawanan dengan menjaga kemurnian gerakan dan keberpihakan pada rakyat.
Pertemuan GMNI dan DPRD serta Polres Padangsidimpuan berlangsung damai. Usai menyampaikan aspirasi, Puluhan Massa GMNI terlihat mengutip sampah dan membubarkan diri dengan kondusif. (DN)