Panyabungan-BBNews
Puluhan mahasiswa dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII berunjuk rasa di gedung DPRD Mandailing Natal, menuntut agar DPRD membuka Pansus terkait perusahaan panas bumi karena dinilai tidak menguntungkan pada masyarakat dan Pemerintah, Kamis (24/08).
Kordinator aksi yang juga ketua Pengurus Cabang PMII Muhammad Amin Lubis dalam orasinya mengatakan, Perusahaan yang bergerak di Panas bumi ini hanya mampu menghasud masyarakat. Banyak kasus yang ditimbulkan oleh perusahaan geotermal ini termasuk kasus ganti rugi lahan yang notabene menguntungkan agen agen tanah dengan membodoh bodohi pemilik tanah dan masyarakat sekitar perusahaan.
baca juga :
http://bbnewsmadina.esy.es/berita-madina/pt-smgp-ogah-tanggapi-hujatan-masyarakat/
Selain itu, mereka juga Mengutuk keras adu domba yang diperagakan PT. SMGP, meminta Pemerintah Kabupaten Madina agar menyurati Kementerian ESDM supaya mencabut izin IUP PT. SMGP sesuai dgn UU Nomor 27 thn 2013 direvisi ke UU Nomor 21 tahun 2014. Meminta KPK agar mengusut dana jaminan sebesar $ 10 juta berkisar. Rp 130 M. Serta kita Menolak kehadiran PT. KS ORKA, pengakuisisi 100 persen saham PT. SMGP karena tidak memiliki rekam jejak pada Eksplorasi panas bumi serta tidak memiliki cadangan Investasi yang jelas untuk mewujudkan proyek panas bumi di Madina,paparnya.
Perusahaan PT.Sorik Marapi Geotermal Power diketahui setelah menerima IPB dari Kementerian ESDM, PT.SMGP menjual saham perusahaan ini kepada KS ORKA Renewables Pte Ltd Singapura pada April 2016 dengan Nilai US 60 juta atau sekitar Rp.780 Milyard. namun perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi ini belum menyelesaikan persoalan dengan masyarakat mulai dari persoalan ganti rugi lahan dan persoalan sosial lainnya.
Dari pantauan di lapangan, Unjuk rasa yang di kawal ketat aparat dari Polres Mandailing Natal ini sempat ricuh saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD, aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun terjadi. Kericuhan ini terjadi karena tak satupun anggota DPRD yang menyahuti aksi mahasiswa tersebut, aksi mereka ini hanya diterima oleh Sekretaris Dewan didampingi Kabag Humasy dan Protokol DPRD Madina.
Sementara Sekretaris DPRD Madina IQBAL ARIFIN, SH menjelaskan bahwa semua anggota DPRD Madina tidak ada yg berada di tempat karena melaksanakan tugas ke Jakarta berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Madina Nomor : 170/131/KPTS-PIMP/DPRD/2016 tgl 22 Agustus 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Madina tahun 2016, Mereka berangkat mulai tgl 22 Agustus s/d 26 Agustus 2016,”ujar Sekwan.
Merasa kecewa, pendemo melakukan tahlil dan tahtim serta doa bersama yang ditujukan kepada anggota DPRD Madina supaya terbuka hatinya untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya aspirasi yang disampaikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal. (mq)
