Anggota DPRD Madina, Dodi Martua dari Fraksi Demokrat dan Suhandi Dari Fraksi Gerindra saat menginjak karikatur Presiden Prancis Macron di depan Gedung DPRD Madina, Jum’at (13/11). (Foto:SR)
bbnewsmadina.com, Aliansi masyarakat, pemuda dan mahasiswa bersatu melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Jumat (13/11) sekitar pukul 15.00 Wib.
Aksi puluhan massa ini untuk menyampaikan kecaman atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan Islam teroris dan menghina Nabi Muhammad SAW.
Ada empat poin yang dituntut massa aksi.
1. Mengecam keras pernyataan yang disampaikan Presiden Prancis yang mengatakan islam adalah teroris dan menghina Nabi Muhammad SAW.
2. Meminta kepada ketua DPRD Kabupaten Madina dan Sekretariat DPRD Madina untuk memboikot dan tidak lagi menggunakan produk- produk Prancis dalam pelaksanaan segala kegiatan di ruang lingkup DPRD Madina sampai Presiden Prancis meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia.
3. Meminta kepada ketua DPRD Madina sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kepada Bupati maupun Sekretariat daerah dan seluruh SKPD untuk memboikot dan tidak lagi menggunakan produk – produk Prancis dalam pelaksanaan segala kegiatan di ruang lingkup Pemda Kabupaten Madina sampai Presiden Prancis meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia.
4. Meminta kepada ketua DPRD Kabupaten Madina untuk membuat himbauan secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat untuk memboikot dan tidak lagi menggunakan produk – produk Prancis sampai Presiden Prancis meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia.
Ustad Rahmad Lubis, ketua Majelis Dzikir Anfauhi Linnas dalam orasinya menegaskan bahwa umat muslim di Kabupaten Madina sangat mengecam keras atas pernyataan Presiden Prancis yang telah menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW.
Ustad Rahmad pun mengajak agar Pemda Madina dan DPRD Madina juga seluruh masyarakat di Mandailing Natal untuk memboikot segala produk yang berasal dari Prancis.
“Kami meminta Pemda, DPRD dan seluruh SKPD agar tidak menggunakan produk Prancis dalam segala kegiatan. Dan kepada seluruh masyarakat juga harus memboikot dan tidak menggunakan produk Prancis, sebelum Presiden Prancis meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Madina dari Gerinda Suhandi yang menanggapi massa aksi mengatakan bahwa dia juga secara pribadi sangat mengecam pernyataan Presiden Prancis. Untuk sikap secara kelembagaan DPRD terhadap permintaan massa aksi, Suhandi menerangkan akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD Madina.
“Hari ini beliau (pimpinan) DPRD tidak bisa berhadir karena menghadiri debat, beliau menyampaikan permintaan maaf. Namun dilihat dari sikap ketua DPRD yang sudah membakar produk Prancis berarti beliau sangat mengecam keras. Untuk sikap kelembagaan hari Senin akan kita sampaikan,” katanya.
Dodi Martua menambahkan, di sini kita lihat ada pesan moral yang ingin disampaikan bahwa masih ada elemen masyarakat yang perduli terhadap kondisi yang terjadi kepada agama Islam.
Ketua Fraksi Demokrat ini mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh massa aksi sudah dijawab oleh pemerintah. Presiden dan Ulama di Indonesia juga sudah mengecam pernyataan dari Presiden Prancis tersebut.
“Saya pikir pemerintah dan ulama kita sudah sepakat dan satu pendapat untuk mengecam pernyataan Presiden Prancis. Maka kita semua umat muslim di Madina dan diseluruh Indonesia agar mentaati dan memboikot produk Prancis,” jelasnya.
Usai mendapat tanggapan dari anggota DPRD massa pun membubarkan diri secara tertib. Pantaun, aksi ini mendapat pengawalan dari puluhan aparat kepolisian dan TNI serta petugas Satpol PP Kabupaten Madina. (SR)