Ketua DPRD Madina bersama beberapa anggota DPRD saat melakukan sidak di posko sterilisasi di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di Kecamatan Muara Sipongi, Senin (06/04). (Foto: DN)
bbnewsmadina.com, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis bersama beberapa anggota DPRD melakukan peninjauan ke posko sterilisasi di pintu masuk Kabupaten Madina dengan Sumatera Barat, Senin (06/04).
Dalam peninjauan tersebut Ketua DPRD bersama beberapa anggota DPRD seperti Ketua Komisi 3, H. Zainuddin Nasution, Rahmat Risky Daulay, dan Izhar Helmy, untuk memastikan apakah kebutuhan petugas medis di posko tersebut sudah terpenuhi.
Ketua DPRD Madina secara khusus kepada bbnewsmadina.com mengatakan, bahwa kunjungan ini untuk memastikan dan melihat langsung apakah kebutuhan petugas medis sudah terpenuhi sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai covid-19.
“Kita disini untuk memastikan apakah kebutuhan petugas medis sudah terpenuhi oleh Pemerintah Daerah Khususnya oleh Tim Gugus Tugas PP Covid-19,” ujarnya.
Ketua DPRD menambahkan, dari kunjungan kita ini, ternyata semua kebutuhan yang diperlukan oleh petugas medis kita belum bisa dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, baik itu Alat Pelindung Diri (APD), alat pengukur suhu badan, masker, sepatu boot, alat pelindung kepala, dan pompa penyemprot disinfektan.
“Kita juga tadi sudah mendengar langsung keluhan para petugas medis bahwa mereka sering kehabisan Hand Sanitizer, dan juga cairan disinfektan, dan APD yang mereka pake sekarang adalah jas hujan sebagai APD alternatif untuk melindungi diri mereka sebagai garda terdepan yang kontak langsung dengan masyarakat yang masuk ke Madina ini.”
“Biaya makan minum para petugas posko baik itu petugas medis, Kepolisian dan TNI selama ini di tanggung oleh Kepala Desa setempat, dan juga di posko tersebut kekurangan personil dalam melakukan penjagaan selama 24 jam,” ungkap Erwin.
Beliau juga mengatakan, “dalam posisi ini kita tidak untuk saling menyalahkan, tetapi kita harus mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Dan posko itu yang kita liat tadi sangat-sangat tidak memadai, apalagi kita bandingkan dengan posko Sumatera Barat yang jaraknya satu kilo dari posko kita.”
“Dimana posko itu notabenenya merupakan pintu masuk untuk Sumatera Utara bukan hanya Mandailing Natal, dan posko itu sangat jauh bedanya dengan posko Sumatera Barat, baik dari APDnya, Maskernya, alat pengukur suhu badan, tendanya, dan alat pencuci tangannya, kita sangat jauh tertinggal,” jelas Erwin.
Erwin yang juga merupakan Ketua Partai Gerindra Madina mengungkapkan, seharusnya tim Gugus Tugas PP Covid-19 objektif melihat situasi dan kebutuhan posko tersebut.
“Seandainya kami dari DPRD punya kuasa untuk menentukan itu, saya pastikan semua itu terpenuhi dan wajib ganti, mulai dari tenda poskonya yang bocor, APDnya, pelayanan dan personilnya sangat kurang memadai akan kita penuhi, dan diposko itu pun akan kita buat spanduk sebagai pertanda bahwa posko itu merupakan posko pemeriksaan Covid-19,” jelasnya.
Ketua DPRD pun berharap kepada Sekda yang merupakan ketua Gugus Tugas PP Covid-19 supaya lebih mempertimbangkan semua kebutuhan dan personil yang ada di setiap posko-posko pintu masuk Madina, pinta Erwin.
Menurut informasi yang diperoleh dilapangan, bahwa mulai berdirinya posko itu petugas dari BPBD dan Satpol-PP tidak pernah ikut andil dalam hal tersebut, dan juga petugas dari kepolisian dan TNI hanya dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa di Desa itu yang selalu ikut dalam pemeriksaan setiap hari diposko tersebut, serta petugas Dishub pun setiap hari hanya dua orang itupun hanya petugas dari Dishub yang bertugas di Kotanopan, dan juga petugas medisnya hanya dua Puskesmas yang selalu ikut bergantian sip di posko itu, sampai saat ini posko perbatasan yang ada di Muara Sipongi tidak bisa dibuka sampai 24 jam akibat kekurangan petugas dan juga kekurangan peralatan kebutuhan pemeriksaan. (DN)