Audiensi Forum Adat Diterima Ketua DPRD Madina –  ‎”PERDA ADAT BUDAYA TUNTAS TAHUN INI”

Suasana Audiensi (30/06) Forum Adat yang diterima Ketua DPRD Madina di Ruang Kerjanya. Nampak Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, SH, Sekum Forum Adat Rachman Ali Nasution, SH Gelar Sutan Pandu Sakti, Ketum, H. Hasanul Arifin S.Sos Gelar Patuan Mandailing, dan Bidang Hukum Andi Candra Nasution, SH, MH. (Foto : DN)

bbnewsmadina.com, – Mandailing Natal, Ketua DPRD Mandailing Natal H.Erwin Efendi Lubis,SH Senin (30/06) di ruang kerjanya, telah menerima dengan hangat sekitar satu jam audiensi 3(tiga) orang delegasi dari Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya (FPPAB) Kabupaten Mandailing Natal atau biasa disebut “Forum Adat”, terdiri dari H. Hasanul Arifin Nasution,S.Sos Gelar Patuan Mandailing (Ketua Umum), Rachman Ali Nasution,SH Gelar Sutan Pandu Sakti (Sekretaris Umum) dan Andi Candra Nasution,SH,MH (Bidang Hukum).

Audiensi yang dijuru bicarai Sekum (Rachman Ali) ini, hanya mengusung satu poin penting, yakni mendialogkan seputar Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang “Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Forum Adat” yang sudah mendesak bisa disyahkan tahun 2025 ini. Hal ini sebenarnya, sudah tertunda selama 4 tahun dibawah kepemimpinan mantan Bupati H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution yang dinilai kurang peduli terhadap adat budaya daerah Mandailing Natal, malah cendrung memecah belah persatuan dan kesatuan komunitas kepemangkuadatan. Yah, semacam politik arogansi dan murahan “belah bambu” lah. Pahamkan dengan istilah ini ?!

Sejatinya, kelahiran Perda ini sudah lama ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan masyarakat adat Kabupaten Mandailing Natal yang berslogankan “Bumi Gordang Sambilan, Negeri Beradat Taat Beribadat menuju masyarakat Madina yang Madani” ini, agar bisa menjadi pedoman regulasi dalam konteks ruang lingkup tata kelola dan tata laksana pelestarian, pengembangan, penguatan, pemeliharaan cagar budaya, antroplogi dan keadiluhungan kesejarahan peradaban leluhur demi pewarisan kepada generasi penerus.

‎Dijelaskan Sekum, Rancangan Perda ini di tahun 2021 lalu, telah dilaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Forum Adat dengan DPRD Madina dan Naskah Akademik para pakar telah disampaikan dan dibahas, sehingga sesungguhnya dinilai tidak ada alasan bagi eksekutif dan legislatif selama ini tidak mengatensi atau mengakomodirnya. Dalam penantian panjang ini, syukurlah di tahun 2025 ini masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) DPRD Mandailing Natal dengan posisi selaku Ranperda Inisiatif/Pemrakarsa DPRD Mandailing Natal. (catatan : awalnya berita ini diinformasikan Ketua Fraksi Gerindra H. Zainuddin Nasution akrab dipanggil Udin Cino kepada Forum Adat-red)

PERINTAH & HARAPAN KETUA DPRD

‎H. Erwin Efendi Lubis SH selaku Ketua DPRD Madina dalam tanggapannya, menjelaskan bahwa :  “Rancangan Perda Forum Adat ini, benar menjadi atensi dan prioritas kami disamping Ranperda lainnya yang sudah masuk dalam Prolegda dan harus tuntas disyahkan tahun 2025 ini. Secara kelembagaan maupun pribadi, kami juga sangat berkepentingan tentang adanya perda adat budaya ini. Adat budaya kita sangat agung dan luhur, nafas kehidupan kita sehari-hari diikat dalam budaya dalihan natolu yang sangat kental yang mengkristalkan rasa persaudaraan dan persatuan kita di daerah ini.

Makanya, saya sudah perintahkan ke Baleg (Badan Legislasi) untuk sosialisasi dan mengakomodir masukan-masukan dari para pihak yang bisa menyempurnakan Perda. Dalam finalisasinya nanti, bila kami anggap masih perlu, Forum Adat akan kami undang lagi ya. Percayalah, insyaalah Perda ini akan tuntas tahun ini, tak perlu diragukan lagi”, tuturnya meyakinkan.

Diharapkannya lagi, “Norma-norma adat budaya harus diperkenalkan sejak dini kepada anak2 kita, ini harus menjadi muatan local nanti di sekolah2. Ini rasanya sangat wajib, guna memproteksi anak2 kita dari terpaan budaya luar yang tidak sesuai dengan peradaban dan jati diri kita yang berbudaya luhur.”

Posisi kami sesungguhnya hanya sebatas pengesahan Perda ini, tentu implementasinya adalah ranah dari eksekutif yang bertanggung jawab selaku eksekutornya. Maksud saya, sejauh mana nanti pak Bupati merespons penganggaran kebutuhan alokasi dana Forum Adat agar bisa mengejawantahkan prioritas program2 strategis positifnya ditampung dalam APBD, saya tak bisa terlalu jauh mencampurinya.

Cuma saja yakinlah kepada saya, saya akan mendukung sepenuhnya. Barangkali, sayalah orang pertama yang akan mendukung dan menyetujuinya. Saya juga haqqul yakin, pak Bupati Saifulloh pasti sama semangatnya dengan saya responsifnya diruang lingkup adat budaya, apalagi seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah titisan darah dan turunan dari Bagas Godang Gunung Baringin. Nanti saya sangat berharap, bisa kita dudukkan bersama bagaimana yang terbaik kita perbuat dan lakukan untuk daerah ini”, komitmen ketua mengakhiri (tim).

Tinggalkan Balasan