Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H.Dolly Pasaribu, SPt,MM saat memimpin rapat koordinasi tentang percepatan penyaluran dan pelaksanaan DD, BLT, dan Posko penanganan Covid-19 di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Rabu (4/8). (Foto:Ty)
bbnewsmadina.com, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H.Dolly Pasaribu, SPt,MM, memimpin rapat koordinasi bersama OPD, Camat, Kepala Desa beserta perangkatnya, tentang percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa (DD), bantuan langsung tunai (BLT) dan posko penanganan Covid-19 di desa, Rabu (4/8) di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok.
Pada kesempatan itu, Bupati menjelaskan, ada 18 desa wisata yang dicanangkan oleh Pemkab Tapsel. Dari 18 desa itu, Bupati menilai masih perlu pembenahan agar target menjadi desa wisata tercapai. Seperti yang pernah ia sampaikan di Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur beberapa waktu lalu, Tapsel seperti seorang gadis cantik alami dan perlu sedikit dirias.
Menurut Bupati, ada dua poin sederhana yang bisa segera dilakukan jika ingin wujudkan desa wisata yakni, faktor kebersihan dan keramahan dari penduduknya dalam menyambut wisatawan.
Saat ini, lanjut Bupati, untuk kebersihan di Desa Wisata telah dicoba di Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur dan Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan dengan menghadirkan Bank Sarop (Sampah). Karena masyarakat di sana sudah paham bahwa sampah bisa “disulap” jadi penghasilan tambahan, ada rasa sayang jika sampah tak dikumpulkan di Bank Sarop. Bupati berharap, kegiatan yang positif itu dapat ditularkan ke desa-desa lain.
“Sebab dalam bayangan saya, Desa itu tercermin dari keasrian, kebersihan, dan kenyamanan untuk ditinggali,” kata Bupati.
Bupati, sempat cerita saat dia berkunjung ke satu Desa di Pulau Jawa. Di sana, dia mendapati masyarakat desa yang ramah, bahkan penduduk-penduduknya berlomba-lomba membujuk wisatawan untuk sekedar singgah ke rumahnya guna mencicipi kopi khas daerah itu. Tentunya, kesan ramah tamah yang ditawarkan oleh masyarakat di sana, akan terkesan mendalam dan menjadi kenangan indah yang akan menjadi cerita ke luar daerah.
Bupati juga menyampaikan kabar gembira, di mana pihaknya telah bertemu dengan pihak Perbankan guna mengadakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang tani. Di beberapa kabupaten seperti Langkat, program itu sudah berjalan. Dan petani yang melakukan pinjaman 100 persen bisa kembalikan ke KUR tani dengan baik.
“Dua minggu lalu, di Mandailing Natal ada 81 petani yang dibantu (KUR tani) dengan nilai Rp500 juta. Ini menurut saya juga bisa kita sampaikan nanti, Pak Kepala Dinas nanti akan merangkum beberapa pihak dari Perbankan, tujuannya nanti masyarakat tani kita, bisa dibantu melalui Perbankan,” jelasnya.
“Skemanya sudah kami dalami, bahwa masyarakat melalui kelompok tani yang lolos dari verifikasi akan dibantu pembiayaannya, lalu ketika panen jika harga anjlok akan diterima BULOG. Kami yakini ini layak menjadi solusi dan motivasi masyarakat kita. Sejak awal Kades bisa mencari siapa yang layak. Karena Kades lah yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya,” lanjut Bupati.
Disela rapat, Bupati juga minta perangkat desa agar membuat diagram tentang tata cara pengurusan administrasi di kantor pelayan publik, mulai dari awal hingga selesai. Karena dia menginginkan semua berjalan transparan, tanpa ditutup-tutupi. Bila itu terlaksana, maka masyarakat pasti senang.
Disaat anggaran baik di desa, kecamatan, atau kabupaten banyak yang dipotong untuk penanganan Covid-19, Bupati minta agar para pelayan publik di desa dapat memusyawarahkan secara benar terlebih dahulu terkait program apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sehingga program itu bermanfaat kepada masyarakat. Bupati sarankan, agar di sektor penguatan ekonomi dan pertanian yang lebih diprioritaskan.
Sebab, sektor penguatan ekonomi memiliki peran krusial dalam hal ini di bidang pertanian. Program yang dilaksanakan juga harusnya sejalan dengan Pemkab Tapsel. Terakhir, Bupati berharap, kiranya para perangkat desa bisa bersinergi dan miliki kesamaan pandangan dengan Pemkab Tapsel, agar nantinya program prioritas bisa berjalan selaras.
Sebelumnya, Kadis PMD Tapsel, Muhammad Yusuf, mengatakan, selain membahas percepatan penyaluran dan pelaksanaan DD, kegiatan itu juga diadakan dalam rangka diskusi terkait penyempurnaan penganggaran sebesar 8 persen untuk penanggulangan Covid-19. Dia menjabarkan, untuk Kabupaten Tapsel sendiri, DD yang sudah dicairkan sebanyak 210 desa dan satu desa yakni, Sorimanaon belum cair lantaran tersandung masalah.
“Jadi, Desa Sorimanaon itu dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) itu belum bisa dicairkan,” tegasnya.
Untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari DD, lanjutnya, sudah masuk rekening desa hingga bulan kelima atau Mei. Karena ketentuan saat ini BLT DD itu bisa diajukan selama tiga bulan, maka kini pihaknya telah mengajukan ke KPPN untuk bulan keenam, ketujuh, dan kedelapan sekaligus. Sedang untuk ADD, itu sudah diajukan ke BPKPAD dan telah disalurkan sebanyak 92 desa.
Sementara desa yang memiliki posko Covid-19, ada 218 desa dan yang belum miliki ada 8. Untuk desa yang memiliki rumah isolasi mandiri ada 202 desa dan yang belum miliki 24. Dari 202 desa yang miliki rumah isolasi Covid-19 itu, nyatanya yang memiliki perlengkapan tempat tidur hanya 164 dan yang belum 62.
Kemudian, yang miliki sarana penerangan untuk rumah isolasi mandiri Covid-19, itu sebanyak 179 desa dan kelurahan, yang belum memiliki 47 desa dan kelurahan. Yang memiliki sarana kamar mandi di rumah isolasi mandiri Covid-19, itu ada sebanyak 156 desa dan kelurahan, dan yang belum memiliki 70.
“Sampai hari ini juga kita telah selesaikan tahapan indeks desa membangun (IDM) di seluruh desa kita, yang mana hasilnya sampai hari ini IDM kita masih memiliki 4 desa yang sangat tertinggal yakni 3 di Aek Bilah dan 1 di Saipar Dolok Hole. Lalu, ada 37 desa tertinggal, 146 desa berkembang, dan 14 desa maju,” tandasnya. (Ty)
