Foto : Magorib warga kelurahan Kantin hingga malam masih mencari gas elpiji 3kg.
bbnewsmadina.com, Gas Elpiji 3kg yang merupakan program konversi minyak tanah dan diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga warga pra sejahtera dan usaha kecil semakin menghilang di Kota Padangsidimpuan.
“Sebelum nya meski langka, tetapi masih ada didapatkan ditingkat pengecer walau harganya melambung antara 28 ribu sampai 35 ribu pertabung, sekarang malah hilang sama sekali,” ujar Magorib warga Padangsidimpuan, Sabtu lalu (10 November 2018).
Dikatakannya, ia bingung harus kemana pergi untuk mendapatkan gas 3kg yang sangat diperlukan keluarganya untuk memasak makanan sehari hari.
” Kemarin sampai malam saya cari hingga capek tapi tabung gas bersubsidi dari negara itu tidak saya temukan. Saya menyerah dan terpaksa membeli minyak tanah dan memasak dengan kompor,” ujar Magorib yang bekerja sebagai buruh lapangan itu.
Menjawab wartawan, ia mengatakan tidak tahu keberadaan pangkalan gas elpiji bersubsidi di sekitaran tempat tinggalnya dan selama ini membeli dari kedai atau kios pengecer dengan harga bervariasi kadang antara Rp.23.000 – Rp.25.000.
Sementara itu, Aktifis di kota Padangsidimpuan Sutan Maruli Ritonga mengatakan mendesak Pemko untuk segara melakukan investigasi terhadap pangkalan gas elpiji yang tidak melaksanakan surat edaran Walikota Padangsidimpuan.
” Bagi pangkalan yang tidak berkenan agar segera dilaporkan ke Pertamina dan dicabut ijin nya sekaligus meminta Pertamina Wilayah Sumbagut untuk melakukan operasi pasar.
Hendaknya tidak boleh main main terkait gas elpiji yang disubsidi oleh negara, dimana penerima manfaat nya adalah rumah tangga pra sejahtera dan usaha kecil. Pengusaha jangan mendulang untung dari jatah rakyat miskin. Pungkasnya.
Disisi lain, ia juga menyarankan agar Pemko Padangsidimpuan mengevaluasi ulang data rumah tangga miskin penerima manfaat tabung gas bersubsidi dari pemerintah karena diperkirakan masih menggunakan data tahun lama yang tidak akurat lagi dengan kondisi saat ini.
” Bukan rahasia umum, diperkirakan banyak keluarga yang terdata sebagai penerima gas bersubsidi hanya karena kedekatan dengan Kepling, Kepala Desa atau pun lurah dan mungkin saja banyak yang sudah meningkat taraf hidupnya sehingga tidak layak lagi menggunakan gas elpiji bersubsidi.” Pungkasnya. (Ty)
