Massa GMAK berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat.(Foto:DN)
bbnewsmadina.com, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Mandailing Natal (GMAK Madina) menggeruduk ruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madina Jamila Harahap. Jumat (28/02) pagi.
Aksi dari puluhan mahasiswa itu ingin mempertanyakan banyaknya persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Madina di bawah pimpinan Jamila Harahap. Salah satunya yang mana mengenai gaji ribuan honorer Tenaga Kerja sukarela (TKS) yang belum juga dibayarkan hingga sampai saat ini.
Mahfuz Rosyadi Lubis selaku kordinator aksi bersama Hambali dalam orasinya berulang kali menegaskan bahwa gaji itu amat berarti dan sangat diharapkan sekali oleh seluruh guru-guru TKS yang ada di Kabupaten Madina.
“Itu hasil keringat sendiri dari guru-guru. Mereka sudah mengajar demi mau ingin memperbaiki masa depan dari generasi disini. Kenapa masih nggak dihargai itu, gajinya memang nggak seberapa mungkin kalau bagi (kalian ini red,). Tapi bagi guru-guru itu tentu sangat diharapkan sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,”tegas Rosyadi.
“Kemana, kemana uangnya itu? Kan sudah dicairkan oleh keuangan daerah kita di tahun 2019. Kenapa masih belum juga dibayarkan kepada ribuan guru-guru TKS itu. Jangan-jangan kalian (disini) sudah melakukan KKN,”timpal Hambali kembali yang sekaligus disambut dengan teriakan massa dengan minta copot Kadis Pendidikan dan oknum-oknum yang bermain dengan gaji itu.
Pantauan wartawan, massa aksi berorasi tepat di depan ruang kerja dari Kadis Pendidikan Jamila Harahap. Berulang kali mereka ini juga berteriak agar Kadis mau menemui mereka.
“Keluar lah buk, temui kami ini, jelaskan kemana itu uang gaji TKS. Itu kan hak dari guru-guru yang dihasilkan dari keringat sendiri,”tukas massa aksi yang sembari ‘mengetok’ pintu ruangannya dan tampaknya juga tak ada sahutan dari dalam.
Massa aksi pun kemudian menyisiri beberapa ruangan yang ada di Dinas Pendidikan tersebut. Saat berada diruangan bagian keuangan tampak bendahara pun tak ada. Hanya ada dua wanita staf yang kemudian mengaku kepada massa aksi bahwa Kadis tak masuk hari ini dengan alasan membawa suaminya berobat.
Massa aksi pun menyisiri ruangan lainnya, namun ironisnya ada satu ruangan yang belum diketahui secara pasti, itu bagian dari ruangan apa menunjukkan sikap yang agaknya kurang baik. Hal itu saat massa aksi mau mencoba mendekat namun orang yang berada di dalam menutup pintu tersebut.
Sontak, masaa aksi pun berorasi di depan ruangan itu yang menyesalkan prilaku dari oknum yang berada di dalam. Setelah beberapa menit, oknum yang di dalam pun membuka pintu dan mengatakan bahwa mereka tak mengetahui persoalan tersebut.
Tak mendapat tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan massa aksi membubarkan diri sekaligus menegaskan bahwa mereka akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.
Kepada wartawan, Mahfuz Rosyadi mengatakan sangat kecewa dengan manajemen yang ada di Dinas Pendidikan Madina. Rosyadi sapaan akrabnya mengatakan jauh-jauh hari sudah memberitahukan ke Dinas Pendidikan perihal aksi yang mereka lakukan ini.
“Padahal sudah kita beritahu kan surat aksi kita ini, namun sangat miris melihat sikap yang ditunjukkan oleh pejabat di Dinas Pendidikan ini. Tak ada yang berani menanggapi disini, dengan ini pun kita sudah (menduga) bahwa memang benar yang kita tuntut ini. Kita akan datang lagi dengan jumlah massa yang besar,”tegas Rosyadi usai beranjak dari Dinas Pendidikan.
Aksi Massa Dilanjutkan ke Kantor DPRD.
Usai tak mendapat tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan, massa aksi dari GMAK Madina pun melanjutkan unjuk rasa ke kantor DPRD setempat.
Aksi masaa yang mendapat pengawalan dari Pihak Satpol PP di bawah pimpinan dari Kabid Trantibum Ismail Dalimunthe ini berjalan kondusif.
Rosyadi dan Hambali dalam orasinya sempat ingin memaksa dan meminta kepada Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis untuk menerima mereka dan mau memberikan fasilitasi agar persoalan ini dibahas di ruang paripurna DPRD bersama mereka dan anggota DPRD yang lainnya.
“Guru-guru ini juga salah satunya yang sudah memilih (kalian) agar bisa menjadi anggota DPRD. Mereka (guru) ini sangat berharap agar persoalan ini dibahas dan melalui rekomendasi dari DPRD bisa mengevaluasi dan segera mencopot Kadis Pendidikan,”tukas Rosyadi.
Kemudian, kordinator aksi itu pun membacakan sikap pernyataan mereka. Ada enam poin diantara lain;
1. Meminta Kejari Madina supaya memeriksa Oknum dan Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan KKN yang kami tuntut.
2. Meminta Bupati Mandailing Natal supaya mencopot Oknum yang terlibat dugaan yang memainkan gaji honorer TKS yang belum dicairkan tahun anggaran 2019.
3. Kami meminta agar Aparat Kepolisian dan Penegak Hukum memeriksa Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
4. Kami meminta kepada Kejari Madina dan Kapolres Mandailing Natal supaya memanggil dan memproses Kadis Pendidikan yang juga dugaan kami bermain dalam anggaran gaji tenaga sukarela yang sudah dicairkan dinas keuangan sejak 2019.
5. Kami meminta kepada Bupati Mandailing Natal segera mencopot Kadis Pendidikan.
6. Gaji TKS dan dana bos Afirmasi itu bukan hak Kadis Pendidikan.
Usai membacakan sikap pernyataan, perwakilan dari anggota DPRD diwakili oleh Ketua Komisi I DPRD Sobir Lubis langsung memberikan tanggapan.
Sobir mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari massa aksi yang menyuarakan persoalan tersebut.
Menurutnya, agar lebih tajam mengenai yang dipersoalkan ini harusnya juga tembusan dari sikap pernyataan ini ditujukan kepada DPRD.
“Saya lihat disini, untuk DPRD nggak ada tembusannya dibuat. Saya minta nanti agar adik-adik buat biar lebih tajam lagi. Iya saya tau aksi ini surat pemberitahuannya pun sudah saya lihat. Tadi, ketua DPRD minta saya untuk nanggapin adik-adik,”ujar Sobir.
Ia juga kemudian menyebut, agar nanti dibuat Rapat Dengar Pendapat (RDP), adik-adik ini harus mengirimkan suratnya.
Setelah mendengar jawaban dari ketua komisi I yang juga merupakan mitra atau yang membidangi kinerja dari Dinas Pendidikan, massa aksi pun bergegas membubarkan diri. (Harahap).
