Harun Musthafa Nasution untuk Madina?
Oleh :
Muhammad Ludfan Nasution, pemerhati sosial-politik, Ketua Prasasti Jurnalis Madina (PJM) dan Anggota DPRD Madina periode 2014-2019
bbnewsmadina.com, Begitulah judulnya. Tentu bisa diartikan ke banyak arah.Tapi, yang jelas artikel ini tidak berkaitan dengan soal bakal calon bupati di Pilkada 2020. Maksudnya, hanya sekedar catatan tentang harapan. Agar harapan saya dan orang Madina pada umumnya tidak menjadi momok. Tetap menjadi harapan untuk memperoleh apa yang paling mungkin.
Tentu saja, yang paling mungkin dalam batas-batas kekuasaan, sekat-sekat kewenangan dan arsiran kebijakasanaan
Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024, H. Harun Musthafa Nasution (HMN) yang baru dilantik pada Senin (28/10) kemarin.
Setelah jadi kader Partai Gerindra dan maju sebagai Caleg DPRD Provinsi, cucu pendiri Pesantren Musthafawiyah Purbabaru ini jadi catatan sejarah karena meraih suara berlimpah dan terbanyak, serta dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Lebih dari itu, dia pun kemudian mendapat amanah untuk menempati kursi Wakil Ketua DPRD Sumut. Jadilah HMN salah satu penentu arah kegiatan dan kebijakan sebagai Pimpinan DPRD Sumut. Dengan jabatan wah itu, HMN punya kekuasaan besar dan dari itu timbul anggapan bahwa adik kandung Mudir Pesantren Musthafawiyah. H. Musthafa Bakri Nasution, itu dapat melakukan banyak hal, bahkan bisa merealisasikan semua mimpi masyarakat Madina.
Hanya saja, dalam korelasinya sebagai tokoh asal Madina yang populer sekaligus populis di Sumut, HMN menjadi seseorang yang punya banyak dimensi. Setiap dimensi memang menjadi keluasan, tetapi sekaligus juga membatasi.
Selain menjadi bagian integral dari keluarga besar Pesantren Muthafawiyah di Mandailing Natal, HMN juga punya konstituen dan barisan ulung pendukung
(tim pemenangan), termasuk organisasi Kamus (Keluarga Abituren Musthafawiyah) yang struktur kepengurusannya tersebar di banyak kota Provinsi.
Walaupun di partai termasuk anggota/pengurus, bagaimana pun dia adalah Wakil Ketua DPRD Sumut.
Kendati pun berposisi sebagai pimpinan, dia tetap berperan selaku anggota DPRD Sumut yang memiliki Daerah Pemilihan (Sumut 7). Biarpun termasuk pimpinan, petualang off road itu hanya satu dari empat orang wakil ketua DPRD Sumut.
Sekalipun mungkin mampu menampung aspirasi dan beragam usulan konstituen dan masyarakat pada umumnya, dapat memikul pokok-pokok pikiran (pokir) dan sanggup mengkawal aspirasi yang sudah menjadi program/kegiatan pembangunan dalam buku APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1-5 tahun ke depan seorang diri, toh juga dia punya tiga orang rekan kerja dan teman diskusi sesama Anggota Legislatif dari Dapil Sumut 7, yakni Rahmat Rayhan Lubis (Gerindra), H. Fahrijal Effendi Nasution (Hanura) dan Yasir Ridho Lubis (Golkar).
Terus, biarpun ada juga anggota legislatif dari Gerindra Sumut 7, yakni Rahmat Rayhan Lubis, tetap saja HMN mesti memikul beban lebih berat karena punya konstituen lebih banyak yang sudah memilihnya secara lebih murni, tanpa kekuatan money politic.
Sekalipun mendapat dukungan suara terbesar dari Madina, tentu saja HMN juga dapat suara yang tak sedikit dari kabupaten/kota lain yang ada di Dapil Sumut 7. Artinya, walau Madina sah-sah saja jadi prioritas, HMN tak bisa juga mengabaikan kabupaten/kota lainnya.
Satu lagi, biar pun menjabat sebagai Wakil Ketua I di lembaga legislatif DPRD Sumut, HMN juga harus mempertimbangkan positioning partainya, Gerindra, selaku pengusung Gubernur/Wakil Gubernur
Sumatera Utara.
Lalu, dengan multi dimensi seperti itu, muncul pertanyaan: seberapa besar orang Madina bisa berharap kepada HMN? Jawaban atas pertanyaan itu pasti muncul dari sisi orang Madina dan personalitas HMN sendiri. Persoalannya kemudian, jawaban itu bisa jadi sangat berbeda.
Dengan kata lain, mungkin saja muncul asumsi bahwa antara kedua pihak terjadi “miss communiction” (bersifat hardware)
atau “miss understanding” (persoalan software) di ranah politik, yang nantinya tidak hanya dapat merugikan Madina dan HMN, tetapi mungkin juga bakal merugikan bagi Pemprov dan masyarakat Sumut pada umumnya.
Maka, agar tak jadi asumsi, persepsi atau preseden buruk bagi keduanya, alur tulisan ini selanjutnya akan membingkai pemahaman menjadi:
1) apa yang pantas jadi harapan Madina?
2) apa yang bisa dilakukan HMN?
Harapan yang Pantas Ada dua hal, setidaknya, yang boleh jadi harapan
besar bagi orang Madina.
Pertama, tentu saja karena posisi HMN sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut, cukup logis kita beranggapan bahwa kepentingan, jika tidak menjadi Kabupaten prioritas dalam pembangunan, minimal, tidak menjadi
Kabupaten yang diabaikan. Logika politiknya, Madina pasti sangat diperhitungkan.
Kedua, HMN dapat membuat kajian serius berdasarkan data yang bersumber dari 1) isu dan pendapat umum yang mengemuka terkait dengan problematika Madina selama ini; 2) pengaduan langsung masyarakat baik kepada dirinya langsung maupun melalui kelembagaan DPRD Sumut, 3) hasil audiensi elemen/tokoh masyarakat, 4) observasi dan/atau survey, serta 5) hasil reses
di Dapil Sumut 7.
HMN dapat menyusun hasil kajian itu jadi usulan-usulan program/kegiatan pembangunan dan dibingkai ke dalam
satu proposal atau buku. HMN kemudian menyerahkan proposal ini ke dua pihak: 1) eksekutif di Pemprov Sumut dan 2) tim khusus yang dibentuknya, termasuk Tim
Ahlinya selaku Pimpinan DPRD Sumut untuk selanjutnya mereka sampaikan juga ke pihak eksekutif.
Sebagai inisiasi dan motivasi, saya membayangkan bahwa program pembangunan yang sangat dibutuhkan
masyarakat Madina saat ini adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk merangsang, mendorong dan membimbing warga masyarakat agar memiliki semangat dan optimisme dalam mencari nafkah.
Yang petani, misalnya, tidak salah lagi dalam 1) memilih jenis komoditas yang hendak dibudidayakan, 2) mendapatkan bibit tepat waktu selama masa tanam; 3) dapat pupuk (apalagi yang bersubsidi) pas ketika fase memupuk; 4) panen mudah, termasuk untuk mengangkut, menyimpan dan/atau memasarkannya dengan harga terbaik.
Begitu juga yang pedagang, pelaku ekonomi mikro, saat ini mereka juga tidak hanya kehabisan atau kekurangan modal usaha, melainkan juga kehilangan optimisme dagang, gairahnya pun kendor karena ekonomi secara umum masih lesu.
Perlu menjadi catatan, Pemkab sering juga tidak melakukan apa yang kita harapkan, sehingga seperti semarak jagat peternakan Madina pun lebih karena pertarungan dan perjuangan para peternak yang tetap tidak juga mampu memenuhi kebutuhan lokal.
Jangan berharap banyak juga kepada Dinas Koperasi Madina, karena selain dapat anggaran belanja yang nampaknya
masih lebih banyak untuk kegiatan rutinnya, juga seperti kehilangan orientasi dan visi selaku soko guru pembangunan ekonomi Nasional.
Yang bisa dilakukan dengan dimensi sekaya itu, HMN dapat mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi dan inspirasi masyarakat dengan tetap:
1) menjaga koneksi dan kolektivitas sesama pimpinan DPRD Sumut sehingga tetap kokoh, dan dengan begitu dapat menguatkan nama dan kepentingan Madina. 2) Menjaga ritme dan intensitas komunikasi informal dengan seluruh anggota legislatif lainnya, sehingga
personalitas HMN sebagai pimpinan semakin kuat. 3) Membingkai hubungan baik dan saling bantu secara khusus dengan sesama anggota legislatif dari Dapil Sumut 7. 4) Menjalin komunikasi intensif dan berkesinambungan dengan sesama Anggota DPRD dari Kabupaten Madina (dalam satu bentuk kaukus, misalnya). 5) Menguatkan hubungan silaturahmi dengan kunjungan langsung (termasuk melalui reses) ke basis-basis konstituen yang ada di Madina. 6) Membentuk tim khusus untuk menjaring, merumuskan aspirasi masyarakat serta problem kemasyarakatan dalam bentuk skala prioritas. 7) Memasukkan rumusan skala prioritas yang sudah diresmikan ke dalam pokir atau memastikannya masuk ke program/kegiatan dari OPD terkait.
Editor : DN
