bbnewsmadina.com, Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mandailing Natal pada Senin (15/03/2021), bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Dan Keterampilan Kader TP-PKK yang dilaksanakan pada selasa (16/03/2021) untuk Gelombang ke I dan Jum’at (19/03/2021) untuk Gelombang ke II di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tidak ada Kordinasi dan pemberitahuan ke DPMD Kabupaten Mandailing Natal.
Dari keterangan yang diberikan oleh Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal Drs. Sahnan Batubara, MM di Kantornya, Senin (15/03/2021) mengakatan, Bimtek yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Citra Mandiri tanpa sepengetahuan dari Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal.
Kepada awak Media Sahnan juga mengatakan, bahwa Bimtek Peningkatan Kapasitas Dan Keterampilan TP PKK yang berlangsung tidak ada berkordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal.
Simak video dibawah ini:
Saat ditanya siapa yang memberikan izin pelaksanaan Bimtek itu, Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal memberikan jawaban, “itulah yang membuat kita bingung dari mana izin pelaksanaan Bimtek itu,” tukasnya.
Sementara itu Bupati LSM LIRA Kabupaten Mandailing Natal Ali Musa Nasution melalui wakil Sekertaris LSM LIRA M. Syawaluddin saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan Bimtek Peningakatan Kapasitas Dan Keterampilan TP PKK yang dilaksanakan di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun oleh LPP Citra Mandiri mengatakan, Pelaksanaan Bimtek tersebut dinilai sebuah pembodohan dan pemborosan ditengah Pandemi Covid-19 ini.
“Ini perlu menjadi perhatian serius bagi Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, jika benar belum mengetahui sebaiknya Plt. Kepala Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal segera memanggil pelaksana Bimtek tersebut.”
“Dan yang perlu jadi Catatan bagi kita tentunya pelaksanaan Bimtek dengan menggunakan Dana dari APBDes TA. 2021 telah melalui proses penganggaran sebagaimana mestinya, kita sebagai Soaial Control segera turun ke Desa – Desa untuk memintai dan mengkonfirmasi terkait APBDes di setiap Desa karena dari Informasi yang diperoleh sangat kuat dugaan APBDes Peserta Bimtek tersebut belum ada yang selesai dan belum melalui proses verifikasi ditingkat Kecamatan,” pungkasnya. (MS)
