Panyabungan|BBNewsmadina.com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Mandailing Natal, melakukan audensi ke Komisi IV DPRD Madina, Kamis (06/04).
Ketua DPD PPNI Madina Hilman Nasution mengatakan Program satu perawat satu Desa adalah salah satu terobosan terbaru yang memiliki manfaat sangat baik.
Dengan program ini tentunya akan menjadi moment untuk memberi kesempatan dan peluang terhadap perawat yang siap direkrut untuk kerja menjadi perawat disuatu Desa, dan program ini mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan profesi perawat. Pihaknya juga akan terus berupaya mendukung anggaran Honor Perawat melalui Anggran Dana Desa (ADD), ucapanya.
DPD PPNI Madina lanjut Hilman, telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bekerjasama dalam pengawasan kinerja para perawat di setiap Desa.
Ketua Komisi IV DPRD Madina Hatta Usman Rangkuty kepada wartawan mengatakan, terkait dari audensi PPNI yang telah di sampaikan Fungsioner DPD PPNI mereka merasa di anak tirikan padahal mereka lebih banyak langsung turun ke masyarakat untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat, mereka menuntut agar mereka di angkat jadi PNS.
“Kita dari DPRD Madina mengapresiasikan dan sangat setuju dengan program yang disampaikan PPNI Madina satu perawat satu Desa dengan tidak membebani APBD Madina, karena anggarannya di tampung di ADD nantinya, namun kita dari komisi IV DPRD Madina masih mempelajari apa menyalahi atau tidak menyalahi aturan.”
Apabila ini tidak menyalahi aturan sambung Hatta yang juga dari Partai Amanat Nasional (PAN), kita dari DPRD Madina akan merekomendasikan ke Pimpinan DPRD Madina dan Pimpinan Pemerintah Daerah, supaya secepatnya di berlakukan satu perawat satu Desa.
“Saya kira kalau ada perawat di tiap Desa, maka tugas mereka bisa memberikan pemahaman pola hidup sehat bisa terwujud, dan masyarakat pun bisa cepat tertolong, dan Kehadiran perawat di Desa juga bisa memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat, ini merupakan keharusan bagi Pemerintah, karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (davy).
