bbnewsmadina.com, Sejak Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berdiri sebagai daerah otonomi pada tahun 1998 dimana sudah 20 (dua puluh) tahun secara faktual, jika dilihat dari sektor pembangunan secara fisik, tidak dipungkiri telah berdiri gedung-gedung perkantoran pemerintahan daerah, instansi vertikal, dan kantor-kantor penunjang lainnya.
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya pasca pemekaran daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Madina tergolong cepat dalam hal pembangunan insfrastruktur. Namun, apabila ditelisik lebih lanjut terkait cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, temuan yang didapatkan terasa kontraproduktif dengan pembangunan insfrastrukur yang menggeliat.
Merujuk Data BPS per 5 September 2019, tercatat persentase penduduk miskin sebesar 9,58 persen. Konsekuensinya, Mandailing Natal terbesar kedua setelah Kabupaten Padang Lawas Utara dimana persentase penduduk miskin sebesar 10,06 persen untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
Melihat hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan Madina beberapa putra daerah yang tinggal di Medan akan melaksanakan kegiatan diskusi Publik yang tergabung dalam Forum Kajian Mandailing (FKM) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di aula Yayasan UISU Medan.
Forum diskusi publik ini akan mengangkat tema: “Menatap Masa Depan Madina”, yang mana akan menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan Akademisi seperti DR. Zulkifli B Lubis (USU), Pegiat dan Praktisi Hukum M. Amin Nasution, SH, MH (LBH Al-Amin/Jakarta), dan Ludfan Nasution (Eks Legislator Madina).
Chairman of Forum Kajian Mandailing yang juga Ketua Panitia Achmad Sandry Nasution, SH,. M.Kn atau yang sering disapa Sandry mengatakan, Madina masih banyak pekerjaan rumah misal pembangunan akses jalan ke pelosok yang belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan masih ada desa-desa yang belum menikmati listrik sehingga produktivitas desa rendah dan membuat banyaknya jumlah desa tertinggal di daerah ini.
“Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani juga masih terpuruk karena harga-harga pertanian seperti karet dan lainnya tidak berpihak kepada mereka. Kondisi ini sangat mendesak untuk mendapat terobosan dari para pemimpin di Madina,”ujarnya.
Lanjutnya, oleh karena itulah bahwa kegiatan ini digagas sebagai forum sederhana namun akan berusaha memberikan masukan positf kepada para calon pemimpin Madina, yang mana pada tahun 2020 akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Salah satu agenda penting yang menjadi harapan dari diskusi ini kiranya ke depan para pemimpin terpilih hasil pilkada dapat merangkul semua pihak untuk mengelola sumber daya Madina dengan transparan, inklusif, produktif, profesional serta berkelanjutan sehingga masyarakat Madina dapat merasakannya hasilnya secara konkret meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahun 2025 diharapkan penduduk miskin hanya tersisa sebesar 7%, semoga bisa,”tandas Chairman. (Redaksi)
