Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis SH. (Foto:DN)
bbnewsmadina.com, Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi polemik di tengah masyarakat. Terlebih penyebab penetapan status tersebut dikarenakan kekeliruan data Covid-19.
Dimana penerapan PPKM level 4 untuk Kabupaten Madina tersebut berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 dan instruksi Gubernu Sumut nomor 188.54/40/INST.
Polemik ini menggeliat disebabkan penyebabnya dikarenakan kekeliruan data Covid-19. Dan, konsekuensi PPKM ini akan berdampak pada semua sendi kehidupan masyarakat, terkhusus anak sekolah yang baru beberapa hari kembali mengikuti pembelajaran tatap muka setelah satu setengah tahun tidak pernah sekolah tatap muka.
Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis SH kepada wartawan, Kamis sore (9/9/2021) mengatakan, penetapan instruksi Mendagri dan instruksi Gubernur Sumut ini ke luar disebabkan kesalahan input data oleh oknum yang bertugas memasukkan data yang linear ke Pemerintah Pusat.
“PPKM ini ditetapkan disebabkan ada kesalahan input data oleh oknum yang bertugas tentang itu. Tidak semua orang yang bisa mengakses itu. Kalau ada kesalahan ini murni tanggungjawab oknum tersebut.”
“Ini jadi gambaran bagi Pemerintah yang sekarang supaya lebih jeli menetapkan personil yang punya kapasitas menjalankan keputusan berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Karena kesalahan data ini berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap Ketua DPRD.
Ketua Partai Gerindra Kabupaten Madina itu juga menyampaikan, bahwa Kepala Daerah dan forkopimda sudah melakukan musyawarah menyikapi penetapan PPKM tersebut.
“Kesimpulannya penetapan instruksi (instruksi Mendagri dan Instruksi Gubernur) ini harus tetap kita patuhi, dan Pemerintah Daerah tidak mungkin bisa menolak itu. Kita sungguh prihatin Pembelajaran Tatap Muka kembali ditiadakan selama PPKM berjalan. Tapi, kita juga harus mempertimbangkan semua, termasuk stabilitas daerah yang harus tetap kita jaga bersama.
“Karena itu, kami meminta semua masyarakat agar tetap tenang, jangan berspekulasi aneh-aneh yang bisa merusak kondusifitas. Pemerintah dan kita semua akan berupaya maksimal sehingga dua Minggu ini situasi kembali normal, dan kita kembali ke PPKM level 2, kalau bisa level 1 zona hijau,” pesan Erwin.
Terakhir, beliau kembali mengingatkan bahwa kesalahan input data merupakan kelalaian yang dilakukan individu atau oknum. Masyarakat diminta tidak menafsirkan lebih jauh soal penyebabnya. Dan, persoalan ini telah diselidiki penegak hukum guna menindaklanjuti apa motif dan tujuannya. (DN)
