Dewan Pembina DPD FHI Kabupaten Madina Bisri Samsuri Nasution
bbnewsmadina.com, Tunggakan Gaji Guru Honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Tahun 2019 yang tak kunjung direalisasikan berbuntut pada pemanggilan Dinas Pendidikan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madina untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin 27/04 menguak sebuah misteri adanya Pemblokiran rekening Siluman Bank Sumut sebagai mana di sampaikan Bupati Kabupaten Madina dalam Surat Nomor 900/1279/TUPIM/2020 Kepada Komisi I DPRD Kabupaten Madina.
Menanggapi pernyataan Bupati Kabupaten Madina dalam Surat Nomor : 900/1279/TUPIK/2020, setentang Rekening Siluman Dinas Pendidikan di Bank Sumut, Dewan Pimpinan Daerah Forum Honorer Indonesia (DPD FHI) Kabupaten Mandailing Natal menyurati Kepolisian Resort Mandailing Natal, dalam Surat DPD FHI Kabupaten Madina Nomor : 007/DPD-FHI/MN/V/2020 memberikan dukungan dan permohonan kepada Pihak Kepolisian untuk segera mengungkap Pelaku yang terlibat dalam Pembuatan Rekening Siluman Dinas Pendidikan Kabupaten Madina yang bertujuan untuk mempermainkan Gaji Guru Honorer TKS.
Dewan Pembina DPD FHI Kabupaten Madina Bisri Samsuri Nasution pada Rabu (29/04) menyampaikan, Terkuaknya penzoliman terhadap Guru Honor TKS yang dilakukan Oknum-Oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Madina sudah sangat menyakitkab bagi Saudara-Saudara Kita Guru Honorer TKS yang merupakan pejuang tanpa tanda jasa.
DPD FHI Kabupaten Madina sangat berharap agar Para Oknum Penzoliman Guru Honor Dinas Pendidikan Kabupaten Madina segera di Proses Hukum. Sebagai bentuk dukungan DPD FHI Kabupaten Madina bersama Guru Honor yang di zolimi Siap kapan saja membantu memberi keterangan kepada Pihak Kepolisian agar Pelaku Penzoliman Guru Honor Dinas Pendidikan Segera dapat diproses hukum.
Bisri Samsuri Nasution Menambahkan, Perbuatan Oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang membuat rekening Siluman itu dinilai sebagai bentuk Money Loundry (Pencucian Uang), untuk itu DPD FHI Kabupaten Madina berharap para Pelaku Pembuatan Rekening Siluman Dinas Pendidikan Kabupaten Madina dapat dijerat dengan Pasal Berlapis terutama tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Ungkapnya. (MS)
