Panyabungan-BBNewsmadina.com
Terkait ramainya pemberitaan baik di media-media online maupun di masyarakat yang menyebutkan DPRD Madina mengambil peranan penting dalam keluarnya izin kepada PT.SMGP, hal ini dikatakan Wakil DPRD Madina, Ir.Zubeir Lubis kepada BBNews di ruang kerjanya, Jum’at (25/11).
” Bahwa sampai saat ini DPRD Madina tidak pernah berkoordinasi dengan pihak manapun, tentang izin-izin PT.SMGP. “
Menanggapi aksi unjuk rasa yang belakangan ini dilakukan masyarakat dan juga mahasiswa terhadap keberadaan PT.SMGP, yang salah satunya tuntutan masyarakat perizinan perusahaan, Zubeir mengatakan izin-izin panas bumi sudah ditarik kewenangannya dari Pemda Mandailing Natal, ada yang ke Provinsi dan ada juga ke Pemerintah Pusat.
“Izin panas bumi sudah ditarik kewenangannya dari Pemda, sehingga kami di Daerah tentunya dalam hal ini harus berkoordinasi bersama dengan piha-pihak terkait, bagaimana sesungguhnya keberadaan Perusahaan tersebut, namun langkah-langkah berkoordinasi memang belum dilakukan secara intensiv dan maksimal.”
“Dari tuntutan-tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa, DPRD Madina hanya baru menyampaikan kepada Pemda Madina, dimana pada waktu itu Bupati Madina, Drs.H.Dahlan Hasan Nasution membentuk tim, untuk mencari solusi, dari tingkat persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.”
“Namun karena kesibukan kita di Daerah, dan kita sudah dihadapkan kepada pembentukan Suorta baru, proses kesiapan KAU PPAS, R-APBD 2017, tentu saja ini yang harus kita dahulukan karena ini juga kepentingan seluruh masyarakat Mandailing Natal.”
“Dan dari hasil survei tim yang di bentuk Bupati Madina dilapangan, ada beberapa keluhan masyarakat diantara, suara bising, dan pemakaian air sunik, dan sudah disampaikan kepada pihak perusahaan, namun sejauh ini perusahaan belum melakukan langkah-langkah konkrit dan laporan-laporan bagaimana perusahaan berjalan dengan adanya keluhan masyarakat tersebut kepada DPRD Madina tidak ada sama sekali.”
“Kita sudah sampaikan dan juga kita menghimbau kepada perusahaan supaya sesegera mungkin mencari solusi dan alternatif dari tingkat permasalahan yang mengganggu kepentingan masyarakat, dan untuk hasil survei tim kami dilapangan sudah dibuat berbentuk notulen dan itu semuanya ada di Dinas Pertambangan.”pungkas wakil DPRD Madina.(davy)
