Mandailing Natal – BBNewsmadina.com
Polemik terkait kondisi sanitasi dan pengelolaan lingkungan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dalan Lidang I menjadi perhatian masyarakat. Di tengah berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai sistem pembuangan limbah dan kondisi lingkungan sekitar dapur, Kepala SPPG berinisial SH akhirnya memberikan tanggapan saat dikonfirmasi oleh media.
Dalam percakapan yang diterima redaksi, SH menyampaikan bahwa persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bukan merupakan bidang yang ditanganinya secara langsung.
“IPAL bukan bidang saya. Itu bidang mitra,” tulis SH dalam pesan singkat yang diterima wartawan.
Pernyataan tersebut muncul setelah media meminta klarifikasi terkait sejumlah pertanyaan yang berkembang di masyarakat mengenai sistem sanitasi dan pengelolaan limbah di lokasi dapur, .
Sebelumnya, warga sekitar mengaku mengeluhkan aroma tidak sedap yang disebut kerap tercium dari area dapur. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada keberadaan saluran pembuangan yang terhubung ke drainase terbuka di sisi bangunan serta bangunan beton yang di duga Septic tank dan adanya pipa yang menyambung serta mengarah ke saluran drainase berada di sekitar area tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan air buangan dan pembagian tanggung jawab antara pihak pengelola dapur dengan mitra yang terlibat dalam operasional fasilitas tersebut.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai pernyataan Kepala SPPG tersebut justru membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai tata kelola dan koordinasi antar pihak dalam penyelenggaraan program pelayanan gizi.
Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab memberikan penjelasan apabila muncul persoalan yang berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, maupun sarana pendukung operasional dapur.
“Yang dibutuhkan publik sebenarnya adalah kejelasan. Jika pengelolaan IPAL menjadi kewenangan mitra, maka perlu dijelaskan bagaimana mekanisme pengawasannya, siapa yang melakukan pengendalian, dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik.
Di sisi lain, sejumlah relawan yang mengaku terlibat dalam operasional dapur sebelumnya juga menyampaikan harapan agar koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dapat lebih ditingkatkan sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.
Informasi yang beredar di masyarakat juga menyebutkan bahwa tim Satgas terkait pernah melakukan inspeksi ke lokasi tersebut beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut yang dilakukan belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Kondisi tersebut membuat sejumlah warga berharap adanya penjelasan yang lebih komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola maupun mitra, guna memberikan kepastian terkait kondisi sanitasi dan pengelolaan lingkungan di lokasi tersebut.
Terlepas dari perdebatan mengenai kewenangan masing-masing pihak, masyarakat berharap polemik ini dapat dijawab melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. (TIM)