bbnewsmadina.com, Puluhan massa aliansi mahasiswa dan pers berunjuk rasa meminta Rahmad Daulay dicopot dari jabatannya sebagai Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Madina. Unjuk rasa digelar di kantor DPRD Madina, Senin (5/6) siang sekitar pukul 15.00 WIB.
Koordinator Aksi, Khoirul Amri Rambe yang juga Presiden STAIN Madina dan Riswan Ketua HMI Cabang Madina dalam orasinya mengatakan pejabat publik tidak seharusnya bersikap sombong dan arogan.
“Aksi ini sebagai solidaritas kami terhadap pers di Madina, kami sangat menyesalkan sikap sombong dan arogansi dari Plt Kaban Inspektorat (Rahmad Daulay) terhadap wartawan dan juga mahasiswa,” tegas mereka dalam orasinya.
Massa menilai Rahmad Daulay telah melanggar undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan publik. Massa meminta DPRD untuk melakukan evaluasi kinerja Rahmad Daulay dan meminta membuatkan rekomendasi agar Bupati Madina mencopot Rahmad Daulay dari jabatannya.
“DPRD harus segera mengevaluasi kinerja dari kepala OPD yang bersikap arogan dan sombong,” pungkasnya.
Setelah sekitar 20 menit berorasi, massa kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Erwin Nasution. Erwin kemudian mempersilahkan massa aksi menyampaikan aspirasi di ruang banmusy.
“Karena kawan-kawan mahasiswa minta ke ruangan lagi menyampaikan aspirasinya, iya kita persilahkan, karena gedung ini milik masyarakat. Tapi, kita di ruangan banmus ya, karena ruang paripurna mau dipake agenda rapat LKPj,” kata Erwin.
Erwin kemudian bersama sejumlah anggota DPRD dari komisi I antara lain, Rahmad Riski Daulay, Syariful Sarling, dan Zainal Nasution atau yang akrap disapa (Dedek Gondrong) bersama dengan Ketua Komisi III DPRD, Bahri Efendi berdialog dengan massa di ruangan Banmusy itu.
Salah satu perwakilan dari wartawan, Iskandar Hasibuan menyampaikan, sudah puluhan tahun menjalani profesi sebagai wartawan tapi baru kali ini melihat pejabat publik yang sombong dan arogan terhadap wartawan.
Ia juga mengaku sudah menyampaikan kepada Bupati Madina agar segera mencopot jabatan Rahmad Daulay, karena menurutnya, yang dilakukan Rahmad dapat merusak nama baik Bupati dan Wakil Bupati Madina pada kepemimpinannya.
“Saya sudah berpuluh tahun menjadi wartawan, tapi baru kali ini menemukan pejabat publik yang sangat sombong dan arogan terhadap wartawan. Saya sudah bilang langsung juga ke bupati untuk jangan dipertahankan lagi yang seperti ini, karena itu merusak kepemimpinan kalian, saya bilang begitu,” kata Iskandar.
Dia pun meminta agar komisi I DPRD tanpa harus berpikir lama untuk segera merekomendasikan ke Bupati Madina tentang aspirasi yang disampaikan dari aliansi mahasiswa dan pers.
Erwin yang menanggapi menyampaikan, usai pertemuan komisi I DPRD akan melakukan rapat internal untuk membahas aspirasi yang disampaikan.
“Iya aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti, kawan-kawan dari Komisi I usai pertemuan ini akan melakukan rapat internal,” kata Erwin.
Erwin juga menyatakan memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan pers. Dia menegaskan, tidak boleh pejabat publik menutup keterbukaan informasi kepada publik.
“Segala kegiatan yang berhubungan dengan urusan publik, harus terbuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Kita mendukung aspirasi yang disampaikan bahwa pejabat publik harus terbuka dengan informasi yang berhubungan dengan publik,” tegasnya.
Usai menerima tanggapan dari DPRD, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan teratur.
Pantauan di lapangan, aksi meminta bupati Madina mencopot Rahmad Daulay dari jabatannya mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Sedangkan, petugas Satpol PP yang biasanya terlihat ikut dalam melakukan pengamanan, pada aksi kali ini petugas tidak terlihat di lokasi saat orasi itu berlangsung. (DN)
