bbnewsmadina.com, – Mandailing Natal, Persoalan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal, menjadi perhatian serius Pimpinan Anak Cabang Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kecamatan Muara Batang Gadis (PAC AMPUH Kec. MBG).
Audiensi yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026 dikantor Polsek MBG, PAC AMPUH menyampaikan sejumlah pertanyaan dan tuntutan kepada Kapolsek Muara Batang Gadis terkait dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di wilayah hukumnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Muara Batang Gadis, IPDA Samsuri, S.E., menyampaikan ajakan kepada rekan-rekan PAC AMPUH Kecamatan Muara Batang Gadis untuk bersama-sama meninjau langsung lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI.
Ajakan tersebut menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus membangun komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyikapi persoalan pertambangan ilegal.
Dalam audiensi tersebut, PAC AMPUH mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Kapolsek, di antaranya:
1. Apakah Kapolsek mengetahui adanya aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis?
2. Langkah apa yang telah dilakukan untuk menindak aktivitas PETI tersebut?
3. Mengapa aktivitas yang diduga ilegal tersebut masih berlangsung hingga saat ini?
4. Apakah pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap pemodal dan pemilik alat berat?
5. Apakah Kapolsek berkomitmen memberantas PETI tanpa pandang bulu?
6. Kapan tindakan nyata akan dilakukan terhadap aktivitas PETI tersebut?
Tidak hanya menyampaikan pertanyaan, PAC AMPUH juga menyampaikan enam tuntutan penting, yakni:
1. Mendesak Kapolsek segera menindak tegas aktivitas PETI yang terbukti tidak memiliki izin.
2. Meminta penghentian seluruh kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan hukum.
3. Mendesak pengusutan terhadap pemodal, pemilik alat berat, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat.
4. Meminta peningkatan patroli serta pengawasan di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI.
5. Meminta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
6. Meminta Kapolsek menyampaikan langkah konkret pemberantasan PETI kepada masyarakat.
Lebih lanjut Ketua PAC AMPUH Kecamatan Muara Batang Gadis, Rahmat Kurnia Lubis, menegaskan bahwa kehadiran AMPUH bukan untuk menyudutkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap persoalan hukum dan lingkungan.
“Kami hadir bukan untuk menyudutkan institusi kepolisian, melainkan meminta keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas aktivitas PETI. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kami menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas Rahmat.
Menurutnya Rahmat, persoalan PETI tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Apabila aktivitas tersebut benar-benar berlangsung tanpa izin, maka harus ada langkah penegakan hukum yang jelas, termasuk menelusuri siapa pemodal, siapa pemilik alat berat, dan siapa saja yang berada di balik kegiatan tersebut.
PAC AMPUH juga berharap peninjauan lokasi bersama Kapolsek nantinya tidak berhenti sebatas melihat kondisi lapangan, tetapi menjadi pintu masuk bagi langkah penanganan yang lebih konkret.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar wacana. Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak boleh memberikan ruang bagi siapa pun untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal.
PAC AMPUH Kecamatan Muara Batang Gadis menyatakan akan terus mengawal persoalan ini demi menjaga lingkungan, kepentingan masyarakat, dan tegaknya supremasi hukum di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis.
PAC AMPUH Kecamatan Muara Batang Gadis bukan mencari musuh, tetapi mengawal hukum agar tetap berdiri tegak. Ucap Rahmat. (DN)
