bbnewsmadina.com, – Mandailing Natal, Sorotan publik terhadap sanitasi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mandailing Natal kini berkembang ke persoalan yang lebih luas. Setelah kritik mengenai praktik pencucian ompreng di area terbuka, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan suhu ruang packing makanan mencuat di media lokal, kini muncul dugaan adanya pendekatan uang pasca rencana aksi mahasiswa terkait persoalan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah mahasiswa sebelumnya berencana menggelar aksi terkait dugaan lemahnya pengawasan sanitasi pada dapur MBG di Mandailing Natal.
Sorotan tersebut berkaitan dengan fasilitas pencucian ompreng yang dilakukan di area terbuka, pengelolaan limbah, hingga kondisi ruang packing makanan yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Di tengah berkembangnya rencana aksi tersebut, terjadi pertemuan antara pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sejumlah mahasiswa pada Senin (18/5/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di salah satu kafe di wilayah Mandailing Natal. Dalam pertemuan itu disebut hadir sekitar lima orang Kepala SPPG dan empat orang mahasiswa.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan langsung dengan persoalan sanitasi dapur MBG yang sebelumnya menjadi sorotan publik, di antaranya terkait IPAL, praktik pencucian ompreng di area terbuka, serta suhu ruang packing makanan.
Tidak lama setelah pertemuan berlangsung, beredar tangkapan layar percakapan yang memperlihatkan adanya pengiriman uang sebesar Rp400 ribu yang disebut dikirim oleh salah satu pihak pengelola SPPG berinisial CWL.
Dalam percakapan tersebut juga terdapat pembahasan mengenai permintaan penambahan uang dengan alasan masih ada pihak lain yang akan menerima bagian.
Selain itu, muncul penggunaan istilah “lobi” dalam percakapan yang beredar. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai konteks pemberian uang tersebut serta kaitannya dengan rencana aksi dan sorotan terhadap sanitasi dapur MBG di Mandailing Natal.
Perkembangan ini memunculkan perhatian masyarakat karena persoalan yang disorot sebelumnya berkaitan langsung dengan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Publik menilai kritik terhadap fasilitas dan standar sanitasi semestinya dijawab melalui transparansi, evaluasi fasilitas, serta pengawasan yang terbuka, bukan melalui pendekatan informal yang dapat menimbulkan persepsi adanya upaya meredam kritik publik.
Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa persoalan sanitasi yang nyata tidak seharusnya berubah menjadi ruang negosiasi informal antara pihak yang dikritik dan pihak yang menyampaikan kritik.
Kondisi seperti itu dikhawatirkan justru mengaburkan substansi utama persoalan, yakni keamanan pangan dan kualitas pengawasan dapur MBG.
Sorotan terhadap sanitasi dapur MBG sendiri sebelumnya menguat setelah beredarnya dokumentasi dari dua dapur berbeda di Mandailing Natal yang memperlihatkan penanganan ompreng dilakukan di area terbuka dengan fasilitas sanitasi yang dinilai belum memadai.
Perhatian terhadap pengawasan sanitasi MBG juga semakin meningkat di tengah munculnya sejumlah kasus keracunan makanan terkait Program MBG di beberapa daerah di Indonesia. Situasi tersebut membuat tuntutan terhadap transparansi standar operasional dan efektivitas pengawasan dapur MBG semakin menjadi perhatian publik. (Tim)