Terima Penghargaan Dari Kemendagri, Wali Kota Irsan : Tingkat Toleransi Di Kota Padang Sidempuan Tinggi, Masyarakat Hidup Berdampingan

IMG 20230301 WA0035
Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution saat menerima penghargaan dari Kemendagri yang diserahkan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan, Rabu (01/03/23). (Foto:Ist)

bbnewsmadina.com, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Padang Sidempuan, Rabu (1/3/2023) di Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Drajat Wisnu Setyawan.

Turut hadir mendampingi Wali Kota, Kakan Kesbangpol Rahmat Timbul Halomoan, dan Kaban Baplitbangda M Jusar Nasution.

Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan tingkat toleransi di Kota Padang Sidempuan sangat tinggi. Masyarakat hidup berdampingan tanpa ada gesekan karena berbeda keyakinan, suku, dan ras.

“Salah satu Desa kami bernama Desa Mompang, jumlah penduduk muslim dan protestan hampir sama namun hidup berdampingan dan menjaga kekerabatan satu sama lain”, tuturnya.

Wali Kota Irsan Efendi menambahkan, telah mengeluarkan SK Nomor 221/KPTS/2023 Tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Padang Sidempuan Tahun 2023 yang mempunyai 14 Tugas antara lain menyusun rencana akasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Padang Sidempuan Bersih, tertib, mandiri, dan bersatu.

Sedangkan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Drajat Wisnu Setyawan menyampaikan penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Padang Sidempuan atas atensi dan dukungan kota Padang Sidempuan pada gerakan nasional revolusi mental di Padang Sidempuan.

“Revolusi mental bertujuan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk perbaikan pelayanan dalam pemerintahan. Selain itu juga untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan merawat persatuan.”

“Untuk itu kami terus mendorong pemerintah daerah harus menjadi isu utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, GTD GNRM harus diperkuat dan menjadi ujung tombak hingga tingkat akar rumput,” pungkasnya. (Ty)

Tinggalkan Balasan

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)